Forgot Password Register

Uji KIR akan Gunakan 'Smart Card', Apa Perbedaannya?

Petugas dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat melakukan uji emisi kendaraan di Kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (17/7). Uji emisi kendaraan tersebut untuk menekan tingkat pencemaran udara akibat gas buang kendaraan yang tidak sesuai standar. (Foto: Ant Petugas dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat melakukan uji emisi kendaraan di Kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (17/7). Uji emisi kendaraan tersebut untuk menekan tingkat pencemaran udara akibat gas buang kendaraan yang tidak sesuai standar. (Foto: Ant

Pantau.com - Kementerian Perhubungan RI segera memberlakukan uji kir kendaraan bermotor dengan menggunakan "smart card" untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan dalam melakukan uji kelaikan kendaraan (KIR).

"Selama ini, di lapangan sering ditemukan buku uji kir palsu. Untuk menghindari hal itu, maka tahun 2019 akan diberlakukan uji kir dengan 'smart card' yang peluang dipalsu sangat kecil terjadi," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Jumat (20/7/2018).

Jumlah "smart card" uji kir yang dicetak, katanya, sebanyak 1.511.000 keping yang diterbitkan oleh PT Pura Group Kudus. Ia mengimbau pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk mempersiapkannya.

Baca juga: Keren... Garuda Masuk 10 Besar Maskapai Terbaik di Dunia

"Jika tempat uji kir belum mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan saatnya menyesuaikan," ujarnya.

Masing-masing kabupaten/kota, katanya, harus meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk dilengkapi.

"Apabila belum siap, tetunya kartu uji kir tersebut tidak akan didistribusikan sementara," ujarnya.

Ia mengingatkan pemberlakuan "smart card" dalam uji kir tersebut karena sudah ada aturan menterinya sehingga harus segera diberlakukan.

Baca juga: Asik.... Ada Referensi Deretan Maskapai Termurah di Dunia, Cekidot!

Nantinya di dalam "smart card" tersebut akan terdapat data kendaraan dan identitas pemiliknya. Sepanjang tidak ada kebocoran dalam pendistribusian, kecil kemungkinan terjadi pemalsuan.

"Masing-masing provinsi juga ada kode khusus sehingga dalam pendistribusiannya nanti tidak sampai keliru," ujarnya.

Untuk kesiapan sumber daya manusia (SDM), kata dia, sedang berproses karena setiap petugas uji kir harus bersertifikasi sehingga menjadi kewajiban Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk mengirimkan tim.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More