Forgot Password Register

Headlines

Wacana Pemerintah Biayai Saksi Parpol, Wapres: Itu Tidak Ada Dasar Hukumnya

Wacana Pemerintah Biayai Saksi Parpol, Wapres: Itu Tidak Ada Dasar Hukumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Pantau.com/ Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tidak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana biaya saksi pemilu dari partai politik.

"Itu tidak ada dasar hukumnya, kalau tidak ada dasar hukumnya, ya melanggar semua. Walaupun banyak teman-teman di DPR mengusulkan masuk ke APBN, itu (perlu) undang-undang juga," ujar Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Baca juga: Ongkos Nyaleg Mahal, Demokrat Minta Biaya Saksi Ditanggung Pemerintah

Oleh karena itu, Wapres menegaskan bahwa dana saksi partai politik untuk Pemilu tetap dibiayai oleh masing-masing partai, tanpa menggunakan APBN.

"Jadi tidak (dianggarkan APBN), sementara ini tidak," tambahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pembiayaan saksi oleh APBN hanya untuk petugas saksi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengalokasian anggaran saksi tersebut diberikan dalam bentuk pemberian pelatihan kepada saksi di Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu Ogah Atur Dana Saksi Pemilu 2019 dari Parpol

Usulan pembiayaan dana saksi parpol oleh pemerintah muncul atas keluhan partai politk yang menilai biaya politik semakin membengkak apabila saksi parpol di tempat pemungutan suara (TPS) dibayar oleh partai.

DPR berpendapat keberadaan saksi menjadi penting untuk kepentingan negara guna menyelamatkan proses berdemokrasi.

Baca juga: PAN Setuju Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Didanai Negara


Share :
Komentar :

Terkait

Read More