Pantau.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk mengumumkan perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah pada 2015 lalu. Desakan tersebut merupakan salah satu tuntutan Walhi sebagai salah satu pihak penggugat dalam kasasi karhutla Kalteng 2015.
Baca juga: Walhi Minta Pemerintah Tak Ajukan PK Atas Kasasi Kasus Karhutla
Selain itu, Walhi juga meminta agar pemerintah mendirikan rumah sakit khusus penanganan paru-paru.
“Intinya pemerintah harus mendirikan rumah sakit khusus paru-paru, mengumumkan perusahaan terlibat karhutla hingga melaksanakan perintah undang-undang 32 tahun 2009 tentang PPLH,” kata kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati di kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Minggu, 21 Juli 2019.
Kekalahan pemerintah pada gugatan ditingkat kasasi, menurut Nur menjadi kemenangan atas seluruh warga Indonesia khususnya Kalimantan Tengah. Pemerintah seharusnya tak merasa direndahkan di depan MA.
Karenanya pihak penggugat berharap agar pemerintah tidak mengajukan peninjauan kembali atas kasasi tersebut. Sebab sejumlah kasasi dalam kasus yang sama, pemerintah tercatat selalu kalah.
Baca juga: 3 Poin Tuntutan Walhi ke Anies Baswedan Soal IMB Pulau Reklamasi
“Dari 10 tuntutan yang dikabulkan majelis hakim, pada intinya pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden harus menjalankannya. Apabila pemerintah menjalankan putusan itu, artinya pemerintah melaksanakan visi dan misi yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang baru disampaikan kemarin,” kata Nur.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
