Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pelantikan presiden-wakil presiden dan DPR merupakan amanat konstitusi. Menurutnya jika ada pihak yang ingin menggagalkan pelantikan sama saja melawan konstitusi.
"Pelantikan (presiden dan DPR) itu kan amanat konstitusi. Bagian dari tugas kita seluruh masyarakat Indonesia," katanya, saat membuka rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Menurutnya, pelantikan presiden dan DPR merupakan puncak dari hasil pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi kuat.
Baca Juga: Wiranto: Demo Rusuh Bertujuan Gagalkan Pelantikan Presiden
Untuk itu ia mengatakan, siapa pun baik perorangan, kelompok, atau pihak mana pun yang mencoba menggagalkan pelantikan berarti melawan konstitusi.
"Kita akan lakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan itu dapat berlangsung dengan baik. Eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan radikal, anarkis, dan inkonstitusional itu," tegasnya.
Wiranto mengajak seluruh masyarakat untuk merapatkan barisan dan menyukseskan pelantikan yang menjadi amanat konstitusi.
"Rapat hari ini nanti hasilnya adalah meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa negara hadir dalam segala kondisi dan situasi. Jangan sampai nanti ada suara-suara sumbang nanti mengatakan tidak hadir, pemerintah tidak care, dan sebagainya," tuturnya.
Baca Juga: Usai Didemo Mahasiswa, Presiden Jokowi Beri Pesan kepada Menristekdikti
Masyarakat juga diminta duduk bersama dan tidak mudah terpengaruh hasutan dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami ajak masyarakat untuk memahami masalah ini, terutama adik-adik mahasiswa, buruh tani, karyawan, tukang ojek, paramedis, masyarakat agamis duduk bersama-sama. Tidak terpengaruh ajakan-ajakan," imbuhnya.
Hadir dalam rakortas itu, antara lain Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menkominfo Rudiantara, dan Menkes Nila Moeloek.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
