Forgot Password Register

YLKI Temukan Pasal Perjanjian Tipu-tipu Travel Umroh

Ketua YLKI, Tulus Abadi (Foto:Pantau.com/Ratih Prastika) Ketua YLKI, Tulus Abadi (Foto:Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 22.614 pengaduan yang masuk selama tahun 2017 terkait penipuan travel umroh. Tulus Abadi mengatakan pihaknya menemukan beberapa pasal yang melemahkan konsumen dalam perjanjian konsumen dengan travel umroh.

"Saya sudah melihat beberapa pasal dalam kontrak perjanjian sangat melemahkan konsumen, dalam bahasa hukumnya banyak klausula baku, yang merugikan konsumen di kemudian hari," ujarnya saat pemaparan dalam acara yang digelar di Gedung Dompet Dhuafa, Jakarta Selatan, Minggu (27/5/2018).

Baca juga: Korban Pernipuan Travel Umroh Bisa Berangkat, Ini Ketentuannya

Ia memaparkan diantaranya ada pasal yang berisi penundaan keberangkatan bisa dilakukan minimal 3 kali dalam penundaan. Artinya, saat konsumen sudah menandatangani saat ada penundaan artinya sudah dilakukan seperti perjanjian.

"Bahwa satu ketika bisa dilakukan penundaan dengan berbagai alasan, nah ini satu bentuk perjanjian yang tidak fair," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Kementerian Agama membuat perjanjian standar. Perjanjian tersebut kata dia, nantinya diakomodasi oleh seluruh biro umroh yang ada di Indonesia.

"Sehingga tidak ada perjanjian yang berbeda-beda antara biro umroh satu dan yg lain. Ini penting untuk meminimalisir penyalahgunaan perjanjian. Masalahnya ini masalah perdata sehingga negara harus hadir untuk membuat perjanjian bersama yang telah dibuat oleh negara," tegasnya.

Baca juga: BPH Migas: Konsumsi BBM Jelang Lebaran Diprediksi Naik 14 Persen, Puncaknya H-9

Selain itu, ia juga meminta Kementerian Agama dapat menindaktegas adanya iklan-iklan travel umroh yang menyediakan layanan dibawah harga standar yang telah ditentukan pemerintah sebelumnya.

"Juga iklan, konsumen terjerembab iklan yang menggiurkan hingga saat ini masih ada. Dengan berbagai gimmick seolah menguntungkan konsumen," ungkapnya.

"Kalau sisi dari kewaspadaan konsumen tidak cukup sebetulnya. Ini perosalan hulu, jadi harus diselesaikan dulu dari sisi hulu baru hilir," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More