Pantau - Pemerintah Indonesia mengumumkan keikutsertaan dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, untuk memperkuat kerja sama internasional dalam perlindungan hutan, pengembangan pasar karbon, serta pengelolaan gambut dan mangrove.
Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki di Paviliun Indonesia pada COP31, Kamis (12/11/2026).
Rohmat menyatakan keanggotaan Indonesia dalam FCLP menjadi langkah untuk memperluas kerja sama kehutanan dengan tetap mengutamakan kebijakan dan kepentingan nasional.
“Melalui keikutsertaan dalam FCLP, Indonesia akan melanjutkan dialog dengan Sekretariat dan negara-negara anggota untuk menerjemahkan prioritas kerja sama menjadi langkah konkret, dengan tetap menempatkan kebijakan serta kepentingan nasional sebagai dasar pelaksanaannya,” ujar Rohmat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Indonesia Prioritaskan Penguatan Pasar Karbon Hutan
Rohmat menjelaskan bahwa Indonesia melihat tiga bidang utama yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama dengan FCLP.
Prioritas pertama adalah penguatan pasar karbon hutan yang memiliki integritas tinggi.
Pengembangan pasar karbon tersebut diarahkan untuk menghubungkan permintaan kredit karbon yang kredibel dengan hasil pengurangan emisi yang telah diverifikasi.
Pelaksanaannya juga harus disertai otorisasi nasional, transparansi, dan mekanisme untuk mencegah penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas perdagangan karbon yang berkaitan dengan sektor kehutanan.
Indonesia berharap kerja sama internasional dapat mendukung pengembangan pasar karbon tanpa mengabaikan ketentuan nasional.
Pengakuan Hutan Adat dan Kepastian Hak atas Lahan Jadi Perhatian
Bidang kerja sama kedua adalah penguatan kepastian tenurial hutan dan lahan.
Aspek tersebut mencakup kejelasan hak penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pengakuan terhadap hutan adat.
Rohmat menegaskan bahwa penguatan kepastian tenurial tetap harus berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kesesuaian dukungan internasional dengan sistem pembiayaan nasional.
“Dukungan internasional diharapkan selaras dengan mekanisme pembiayaan nasional yang akuntabel,” ujar Rohmat.
Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya memastikan kerja sama kehutanan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata kelola pembiayaan dalam negeri.
Indonesia Kelola 13 Juta Hektare Gambut dan 3,4 Juta Hektare Mangrove
Prioritas ketiga dalam kerja sama FCLP adalah penguatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman pengelolaan ekosistem hutan.
Kerja sama tersebut akan melibatkan International Tropical Peatland Center dan World Mangrove Center.
Indonesia juga merencanakan penyelenggaraan sesi teknis pada 2027 sebagai bagian dari pengembangan kerja sama tersebut.
Rohmat menyampaikan bahwa Indonesia mengelola sekitar 13 juta hektare lahan gambut tropis.
Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare kawasan mangrove.
Kedua ekosistem tersebut menjadi bagian penting dalam agenda pengelolaan hutan dan upaya penanganan perubahan iklim.
Melalui kerja sama internasional, pemerintah berupaya memperkuat pertukaran pengetahuan terkait pengelolaan gambut dan mangrove.
Indonesia Dorong Pengakuan Sistem Legalitas Kayu Nasional
Selain pasar karbon dan perlindungan ekosistem, Indonesia juga mendorong penguatan perdagangan kayu berkelanjutan.
Dalam kerja sama tersebut, pemerintah mengupayakan pengakuan terhadap sistem verifikasi yang kredibel.
Salah satu sistem yang didorong adalah Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang diterapkan Indonesia.
Rohmat menekankan pentingnya kerja sama internasional yang dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat jangka panjang.
“Kerja sama yang praktis, dengan kepemilikan nasional sebagai landasan, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi hutan, masyarakat, dan iklim,” ujar Rohmat.
Pemerintah Indonesia selanjutnya akan menindaklanjuti komunikasi dengan Sekretariat FCLP mengenai sejumlah bidang kerja sama yang telah diidentifikasi.
Pembahasan lanjutan akan difokuskan pada pengelolaan gambut, mangrove, kepastian tenurial, dan pembiayaan kehutanan.
Wakil Presiden Guyana Sambut Keikutsertaan Indonesia
Pengumuman bergabungnya Indonesia dalam FCLP mendapat sambutan dari Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo.
Jagdeo menilai langkah Indonesia sebagai perkembangan penting dalam penguatan kerja sama internasional di bidang kehutanan.
Menurutnya, peran hutan semakin mendapat pengakuan dalam berbagai agenda pembangunan dan lingkungan.
Hutan tidak hanya memiliki fungsi dalam mitigasi perubahan iklim, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati.
Selain itu, keberadaan hutan berperan dalam menjaga pola curah hujan dan mendukung sektor pertanian.
Dengan bergabung dalam FCLP, Indonesia akan melanjutkan pembahasan bersama negara-negara anggota untuk mengembangkan kerja sama kehutanan yang sejalan dengan kepentingan nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
