Pantau – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana minggu depan akan memanggil PT Pembangunan Jaya Ancol terkait beredar isu proyek mangkrak sampai dengan dualisme internal.
“Minggu depan kita akan panggil dalam rapat rutin karena kita akan mulai lagi rapat kerja dengan mitra kerja, selain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/8/20230).
Ismail mengatakan sejumlah penyebab mangkraknya proyek di Ancol, salah satunya pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa proyek kala itu dicanangkan pada masa COVID-19. Karena situasi pandemi semakin parah, beberapa proyek pun dihentikan demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
“Kita tahu Ancol berupaya bertahan untuk tidak melakukan banyak PHK karena dia industri hiburan sehingga automasi itu tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Ketika ditanya proyek apa saja yang mangkrak di Ancol, namun ia tak mau membeberkan lebih jauh. Terkait isu dualisme di Ancol, pihaknya juga enggan berbicara terlalu jauh.
Dia hanya meminta Badan Pemeriksa Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) untuk campur tangan dalam menyelesaikan masalah itu.
“Diharapkan BPBUMD melakukan pembenahan dan fungsinya sehingga jangan lagi ketika aspek finansial sudah tidak ada masalah justru terganjal oleh masalah internal,” pungkasnya.
“Minggu depan kita akan panggil dalam rapat rutin karena kita akan mulai lagi rapat kerja dengan mitra kerja, selain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/8/20230).
Ismail mengatakan sejumlah penyebab mangkraknya proyek di Ancol, salah satunya pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa proyek kala itu dicanangkan pada masa COVID-19. Karena situasi pandemi semakin parah, beberapa proyek pun dihentikan demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
“Kita tahu Ancol berupaya bertahan untuk tidak melakukan banyak PHK karena dia industri hiburan sehingga automasi itu tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Ketika ditanya proyek apa saja yang mangkrak di Ancol, namun ia tak mau membeberkan lebih jauh. Terkait isu dualisme di Ancol, pihaknya juga enggan berbicara terlalu jauh.
Dia hanya meminta Badan Pemeriksa Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) untuk campur tangan dalam menyelesaikan masalah itu.
“Diharapkan BPBUMD melakukan pembenahan dan fungsinya sehingga jangan lagi ketika aspek finansial sudah tidak ada masalah justru terganjal oleh masalah internal,” pungkasnya.
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
