Pantau - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin meminta pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap 16 provinsi yang diprediksi masuk kategori miskin pada 2024.
Hal ini merespons laporan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Fokus pengentasan kemiskinan di 16 provinsi saya kira perlu ditindaklanjuti. Laporan Bappenas ini cukup menjadi acuan bahwa pengentasan kemiskinan masih jadi PR kita bersama,” kata Gus Imin di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Baca Juga: Cak Imin Minta RUU Kesehatan Tidak Disahkan Secara Terburu-buru
Gus Imin menyatakan, pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah di 16 provinsi yang masuk kategori miskin secara terukur, sehingga segala upaya pengentasan kemiskinan difokuskan ke wilayah tersebut.
“Dari 16 provinsi tentunya perlu dipilah lagi kabupaten/kota atau kecamatan dan desa mana yang memerlukan penanganan khusus. Ini perlu dilakukan di awal, jadi lebih terukur dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Ia juga meminta Pemerintah melakukan riset penyebab kemiskinan di 16 provinsi tersebut. Misalnya, dari segi kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan.
Baca Juga: Darurat Perdagangan Orang, Gus Imin Dorong UU TPPO Ditinjau Ulang
“Bisa juga dari tingginya angka kelahiran yang tidak dibarengi dengan kemampuan merawat dan mendidik anak, sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan bisa juga didasarkan pada penyebabnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merinci ada 16 provinsi di Indonesia yang masih dalam kategori miskin pada 2024 mendatang, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.
Berdasarkan data Bappenas, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 9,5 persen sampai 10 persen. Kemudian, tingkat pengangguran di Jateng sebesar 4,26 persen hingga 4,96 persen.
Hal ini merespons laporan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Fokus pengentasan kemiskinan di 16 provinsi saya kira perlu ditindaklanjuti. Laporan Bappenas ini cukup menjadi acuan bahwa pengentasan kemiskinan masih jadi PR kita bersama,” kata Gus Imin di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Baca Juga: Cak Imin Minta RUU Kesehatan Tidak Disahkan Secara Terburu-buru
Gus Imin menyatakan, pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah di 16 provinsi yang masuk kategori miskin secara terukur, sehingga segala upaya pengentasan kemiskinan difokuskan ke wilayah tersebut.
“Dari 16 provinsi tentunya perlu dipilah lagi kabupaten/kota atau kecamatan dan desa mana yang memerlukan penanganan khusus. Ini perlu dilakukan di awal, jadi lebih terukur dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Ia juga meminta Pemerintah melakukan riset penyebab kemiskinan di 16 provinsi tersebut. Misalnya, dari segi kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan.
Baca Juga: Darurat Perdagangan Orang, Gus Imin Dorong UU TPPO Ditinjau Ulang
“Bisa juga dari tingginya angka kelahiran yang tidak dibarengi dengan kemampuan merawat dan mendidik anak, sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan bisa juga didasarkan pada penyebabnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merinci ada 16 provinsi di Indonesia yang masih dalam kategori miskin pada 2024 mendatang, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.
Berdasarkan data Bappenas, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 9,5 persen sampai 10 persen. Kemudian, tingkat pengangguran di Jateng sebesar 4,26 persen hingga 4,96 persen.
- Penulis :
- AdityaAndreas
