Pantau - Utang pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tercatat mencapai Rp8.253,09 triliun per Januari 2024. Angka tersebut naik sekitar 1,33 persen pada awal 2024 dibandingkan catatan per Desember 2023 sebesar Rp8.144,69 triliun.
"Jumlah utang pemerintah per akhir Januari 2024 tercatat Rp8.253,09 triliun," dikutip dari dokumen APBN Kinerja dan Fakta Januari 2024 di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Total utang pemerintah pada awal tahun ini itu didominasi oleh surat berharga negara (SBN) senilai Rp7.278,03 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp975,06 triliun.
Komposisi untuk utang yang berasal dari penerbitan SBN sendiri terdiri dari SBN Domestik sebesar Rp5.873,38 triliun, sedangkan SBN dalam bentuk valuta asing atau SBN Valas Rp1.404,65 triliun.
Sementara itu, komposisi utang yang berasal dari pinjaman mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp938,83 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp36,23 triliun.
Pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral mencapai Rp575,63 triliun, commercial banks Rp92,04 triliun, dan yang berasal dari bilateral Rp271,14 triliun.
Dengan total nilai utang itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB per Januari 2024 sebesar 38,75 persen. Rasio utang terhadap PDB ini pun naik dari catatan per Desember 2023 sebesar 38,59 persen.
"Rasio utang ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen," sebagaimana tertera dalam dokumen itu.
Per akhir Januari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Pemerintah pun memastikan mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
- Editor :
- Khalied Malvino
