Pantau - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk bantuan pangan berupa beras 10 kilogarm (kg) pada periode Januari-Februari 2025.
Bantuan pangan akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Total beras yang dibutuhkan sebanyak 160 ribu ton per bulan selama Januari hingga Februari 2025.
Anggaran tersebut akan diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat (BA BUN).
Totalnya (anggaran) untuk itu kurang lebih Rp6 triliun. Diambil dari dana BUN.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan hal itu di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Baca juga: 16 Juta Keluarga bakal Diguyur 160 Ribu Ton Beras pada Januari 2025
Zulhas mengatakan pemberian bantuan pangan telah disetujui dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya bantuan pangan, pemerintah juga akan melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) milik Perum Bulog.
"Operasi pasar beras SPHP itu 150 ribu ton di Januari dan 150 ribu ton di Februari. Dengan begitu Bulog stoknya akan berkurang dan nanti pada Maret-April akan panen raya, Bulog harus membeli gabah karena panennya kan di atas 3 juta ton. Pada Maret-Mei, Bulog harus membeli kira-kira 2 juta ton gabah petani," paparnya.
Zulhas juga meminta tambahan anggaran kepada DPR untuk kementeriannya sebesar Rp510 miliar dari alokasi yang didapat Rp40 miliar pada 2025. Anggaran itu katanya dibutuhkan untuk mencapai target swasembada pangan pada 2027.
Dengan tambahan itu, anggaran Kementerian Koordinator Pangan pada 2025 akan mencapai Rp550 miliar.
Baca juga: Intip Harga Pangan di Jalur Gaza, Berapa Sih Nilainya?
"Mohon para pak ketua (DPR), jangan dipotong pak. Nasib kita di sini nih pak. Jangan dipotong kalau bisa, ditambah juga enggak usah. Kalau bisa pas saja," katanya.
Sebelumnya, Zulhas mengungkapkan target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari yang awalnya pada 2028 menjadi 2027. Menurutnya, hal itu disampaikan Prabowo dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
"Kita kan perintah presiden swasembada (pada) 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (jadi) 2027," ujar dia dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
- Penulis :
- Ahmad Munjin
