Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran untuk pembangunan tahap dua di IKN yaitu kompleks legislatif seperti Gedung DPR, yudikatif seperti Gedung Mahkamah Agung, dan komponen pendukungnya senilai Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut akan dipakai mulai 2025 hingga 2029 yang sumbernya dari APBN.
Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono mengatakan dana Rp 48,8 triliun itu juga akan dipakai untuk memelihara bangunan yang sudah ada di IKN yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga apartemen ASN yang sudah dibangun lebih dulu oleh Kementerian PU.
Baca juga: Catat! Presiden Targetkan Elektrifikasi 100 Persen dalam 5 Tahun
"Jadi Kementerian PU menyerahkan ke kami untuk dikelola dan dananya dari APBN. Dana Rp 48,8 T tadi Pak presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN," katanya.
Saat ini dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ada di OIKN hanya ada Rp 6,3 triliun. Pak Bas mengaku butuh tambahan Rp 8,1 triliun tahun ini membangun proyek IKN tahap dua, sehingga total dana yang dibutuhkan setahun Rp 15 triliunan.
"Jadi saya kira cukup (Rp 48,8 triliun) ini untuk kami kerjakan 2-3 tahun ke depan," lanjutnya.
Target itu dikejar karena Prabowo ingin IKN jadi ibu kota politik Indonesia mulai 2028.
Baca juga: Presiden Prabowo Klaim Berhasil Kendalikan Harga di 100 Hari Kerja
Selain dari APBN, pembangunan IKN tahap dua ini juga akan dibiayai oleh Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,239 triliun.
Dana itu digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak yang saat ini dalam proses feasibility study (FS) atau studi kelayakan.
Selanjutnya, ada juga 6 KPBU yang membangun jalan hingga terowongan (utility tunnel) di KIPP IKN. Selain itu ada juga KPBU yang bangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 50 MW yang sudah diresmikan presiden.
Baca juga: Survei Litbang Kompas di 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: 80,9 Persen Rakyat Puas
Pak Bas juga melaporkan ada groundbreaking ke-9 untuk pembangunan hotel, ritel, hingga perkantoran dengan nilai investasi Rp 6,49 triliun yang digarap swasta murni.
"Kami jg mendapatkan masukan dari Pak Ara (Maruarar Sirait) untuk bisa mengoptimalkan perusahaan swasta yang sudah groundbreaking tidak hanya asal groundbreaking, tapi agar ditender lagi dengan kegiatan pembangunan," jelasnya.
Baca juga: Menko Polkam: Makan Bergizi Gratis Cukup Gizi Meski Tanpa Susu
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
