Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi Program Lumbung Mataram yang dikelola Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai penyedia bahan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dinilai mendukung ketersediaan bahan baku lokal sekaligus memberdayakan warga desa yang tidak memiliki lahan pertanian.
“Diharapkan tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah. Ini bagian dari menciptakan kedaulatan pangan,” ungkap Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN.
Lumbung Mataram Andalkan Lahan Desa dan Warga Tak Punya Sawah
Lumbung Mataram mengintegrasikan sektor pertanian dan peternakan berbasis lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare.
Lahan tersebut dikelola oleh warga tidak mampu yang sebelumnya tidak memiliki sawah, dan hasilnya digunakan untuk menyuplai kebutuhan dapur-dapur MBG di wilayah Yogyakarta.
Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan bahwa program ini dirancang untuk membantu masyarakat kecil dan menguatkan ketahanan pangan lokal.
“Lumbung Mataram kami siapkan untuk membantu warga tak punya sawah. Harapannya sebagian besar kebutuhan MBG bisa dipasok dari sini,” ungkapnya.
Sejalan dengan Perpres dan Dukung Pemberdayaan Ekonomi Desa
Program Lumbung Mataram juga sejalan dengan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menekankan pemanfaatan produk dalam negeri dan pelibatan UMKM, koperasi, BUMDes, serta badan usaha lokal dalam rantai pasok MBG.
BGN menilai program ini mampu menstabilkan pasokan bahan pangan, menekan inflasi akibat tingginya permintaan, serta mendorong kemandirian ekonomi desa.
Jika program ini terbukti sukses, Pemprov DIY berencana memperluas lahan dan meningkatkan kapasitas produksi untuk menopang program MBG secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Gerry Eka
