Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan normalisasi Sungai Ciliwung guna mengendalikan banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Penjelasan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena ada sejumlah faktor dinamika dan lain-lain maka ini mundur 2028-2029, jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," kata AHY di Jakarta, Kamis.
AHY mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer saat ini telah mencapai sekitar 52 persen.
Pemerintah kini memprioritaskan percepatan pengerjaan pada sejumlah titik yang dinilai rawan dan membutuhkan penguatan infrastruktur segera.
"Karena memang wilayah Indonesia ini luas sehingga banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur," ujarnya.
Pemerintah Targetkan Sisa 16 Kilometer Rampung
AHY berharap sisa normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer dapat diselesaikan secara progresif tanpa hambatan berarti.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan kendala utama proyek tersebut adalah persoalan pembebasan lahan.
"Ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut itu tanahnya belum bebas sehingga kami belum bisa bekerja," kata Diana.
Menurut Diana, Kementerian Pekerjaan Umum telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses pembebasan lahan.
Pemprov DKI Dinilai Kooperatif
Diana menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan sikap kooperatif dalam mendukung percepatan pembebasan tanah untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
"Dengan demikian, kami akan menyesuaikan lagi timeline-nya sampai tahun 2027. Insya Allah tidak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km," ujarnya.
Selain berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, pemerintah juga akan menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengerjaan wilayah yang masuk area Jabar.
- Penulis :
- Aditya Yohan
