Pantau - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah mendorong skema imbal dagang atau barter sebagai strategi untuk mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional sekaligus menekan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat tersebut.
Budi mengatakan, "Salah satu juga agar kita pengeluaran dolar AS enggak terlalu banyak, kan kemarin kita sudah melakukan dengan cara barter."
Pernyataan itu disampaikan di tengah perhatian pemerintah terhadap pelemahan kurs rupiah yang bergerak dari sekitar Rp16.800 per dolar AS pada Januari 2026 menjadi sekitar Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026.
Pelemahan nilai tukar tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya impor, menambah tekanan terhadap harga komoditas pangan impor, serta meningkatkan kebutuhan devisa nasional.
Indonesia dan Filipina Jajaki Barter Rp6,3 Triliun
Pemerintah mulai mendorong kerja sama imbal dagang dengan sejumlah negara mitra sebagai bagian dari diversifikasi skema perdagangan internasional.
Salah satu negara yang telah menjajaki kerja sama barter dengan Indonesia adalah Filipina.
Dalam penjajakan tersebut, komoditas abaka ditukar dengan tekstil, sementara bijih besi ditukar dengan baja.
Nilai kerja sama imbal dagang antara Indonesia dan Filipina mencapai sekitar 350 juta dolar AS atau setara kurang lebih Rp6,3 triliun.
Menurut Budi, sistem barter dapat mengurangi kebutuhan devisa karena transaksi dilakukan melalui pertukaran barang tanpa pembayaran menggunakan mata uang asing.
Ia mengungkapkan, "Kita harapkan nanti ada produk yang lain. Itu salah satu kita untuk mengurangi kebutuhan dolar AS karena dengan imbal dagang bisa membantu itu."
Pemerintah berencana memperluas skema barter ke komoditas lain apabila kerja sama yang telah berjalan menunjukkan hasil positif.
Pemerintah Awasi Harga Impor dan Perkuat Ekspor
Selain mendorong barter perdagangan, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap harga barang impor untuk mengantisipasi dampak pelemahan rupiah.
Pengawasan dilakukan karena kenaikan kurs dolar AS berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor di dalam negeri.
Budi menegaskan, "Kita lakukan pengawasan terus, kita antisipasi ya. Memang kita harapannya (harga komoditas impor) tidak naik."
Pemerintah juga telah memberikan sejumlah relaksasi untuk menjaga stabilitas harga, termasuk pembebasan bea masuk bahan baku plastik dan pembebasan bea masuk impor liquified petroleum gas (LPG).
Dalam rapat koordinasi pemerintah, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Pemerintah menilai penguatan ekspor menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan devisa nasional.
Budi menegaskan, "Kalau kita ekspornya juga banyak, berarti kan pemasukan devisa juga banyak."
Strategi penguatan ekspor dan perluasan skema barter dinilai menjadi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus menjaga stabilitas devisa di tengah tekanan nilai tukar rupiah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
