Pantau - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan akan menjawab langsung berbagai keluhan yang disampaikan pengusaha China terkait iklim investasi dan regulasi di Indonesia dalam kunjungannya ke Beijing, China.
Anindya mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul surat Kamar Dagang China di Indonesia yang dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 dan berisi sejumlah kekhawatiran investor terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.
“Menurut saya, cara terbaik untuk menanggapi hal itu adalah dengan datang langsung dan menjelaskan bagaimana kami melihat persoalan tersebut dari sudut pandang sektor swasta,” ungkapnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing.
Kadin Pilih Dialog Langsung dengan Investor China
Anindya yang menghadiri China International Supply Chain Expo, APEC CEO Forum di Beijing, dan Summer Davos 2026 di Dalian menilai komunikasi langsung menjadi langkah penting untuk menjaga hubungan ekonomi kedua negara.
“Kami sudah melakukan dialog dari waktu ke waktu, memang cara mereka untuk menyampaikan keluhan itu agak mengagetkan tapi diplomasi, pembicaraan, percakapan, memang penting dilakukan, karena itu saya ke sini karena kita mesti jelaskan langsung,” ujarnya.
Ia juga ingin memastikan apakah surat tersebut benar-benar mewakili seluruh pelaku usaha China yang beroperasi di Indonesia.
“Mungkin memang ada keluhan, tapi bukan dari seluruh pengusaha, jadi saya tidak menafikan karena seperti dalam bisnis, 'customer service' memang penting kalau klien tidak hapi kita harus datang dan ajak bicara persoalannya,” katanya.
China Tetap Mitra Strategis Indonesia
Anindya menegaskan China tetap menjadi mitra strategis Indonesia, baik dalam bidang perdagangan maupun investasi.
“Saya rasa memang China sangat strategis, sangat penting dan punya hubungan yang saling menguntungkan dengan Indonesia, hal yang ingin saya tekankan adalah bukan hanya perdagangan tapi juga investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia bisa kita pelajari dari China,” ungkapnya.
Menurut dia, China memiliki keunggulan di sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, teknologi, hingga pertanian yang dapat menjadi peluang kerja sama lebih luas dengan Indonesia.
“Pada akhirnya, sektor swasta berfokus pada penciptaan kegiatan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Kami tidak mengenal batas, dan biasanya kami juga tidak terlalu formal dalam bicara yang terkadang justru membantu untuk memuluskan sesuatu,” ujarnya.
Investor Soroti Regulasi dan Industri Nikel
Dalam surat yang disampaikan kepada Presiden Prabowo, investor China menyoroti sejumlah isu seperti perubahan kebijakan yang dinilai terlalu sering, regulasi yang ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum tertentu.
Mereka juga mengeluhkan kenaikan pajak, royalti sumber daya mineral, pemeriksaan pajak yang semakin intensif, serta ancaman denda bernilai puluhan juta dolar AS.
Selain itu, investor menyoroti kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan.
Keluhan lainnya berkaitan dengan pengurangan kuota tambang bijih nikel lebih dari 70 persen sejak awal 2026 dan kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) yang disebut meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
Data menunjukkan nilai perdagangan Indonesia dan China sepanjang 2025 mencapai 167,48 miliar dolar AS, sedangkan investasi China di Indonesia mencapai 7,58 miliar dolar AS.
Jika digabung dengan Hong Kong, total investasi dari kawasan tersebut mencapai sekitar 18 miliar dolar AS pada 2025 dan menjadi sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
