Pantau - Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan BUMN yang lebih efisien, transparan, dan optimal melayani kepentingan rakyat.
Prabowo meminta proses penataan BUMN dapat diselesaikan pada tahun ini.
Ia menargetkan dalam dua tahun ke depan seluruh BUMN telah menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan bekerja lebih optimal untuk masyarakat.
Pemerintah saat ini juga tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN.
Lebih dari 750 BUMN Akan Ditutup
Presiden menyampaikan bahwa dari sekitar 1.000 BUMN yang ada, lebih dari 200 perusahaan telah ditutup.
Jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.
Prabowo sempat bertanya kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah akhir perusahaan negara yang akan dipertahankan.
Prabowo mengatakan, "Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup."
Menurutnya, jumlah BUMN yang terlalu banyak menyebabkan beban organisasi menjadi sangat besar karena setiap perusahaan memiliki direktur utama, jajaran direksi, dan komisaris.
Prabowo mengatakan, "750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead."
Ia menegaskan penataan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
Laba Jadi Syarat Dukung Riset
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menanggapi usulan kalangan akademisi agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk kegiatan riset dan inovasi.
Presiden menilai usulan tersebut baik, namun menekankan perusahaan negara harus terlebih dahulu mampu menghasilkan keuntungan.
Prabowo mengatakan, "Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba."
- Penulis :
- Gerry Eka
