HOME  ⁄  Ekonomi

Indonesia Perkuat Kepemimpinan Transisi Iklim melalui FOLU Net Sink 2030 dan Ekonomi Rendah Karbon

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Indonesia Perkuat Kepemimpinan Transisi Iklim melalui FOLU Net Sink 2030 dan Ekonomi Rendah Karbon
Foto: (Sumber :Seorang relawan mengenakan topeng sambil memperlihatkan poster berisi seruan penyelamatan lingkungan saat menggelar aksi di Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (3/12/2025) ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/nz.)

Pantau - Indonesia terus memperkuat komitmen transisi iklim melalui target penurunan emisi dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan implementasi program Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 sebagai bagian dari upaya menuju ekonomi rendah karbon dan peningkatan investasi hijau.

Target Penurunan Emisi Diperkuat Melalui FOLU Net Sink 2030

Pemerintah menargetkan penurunan emisi secara mandiri sebesar 31,89 persen dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030 melalui dokumen ENDC.

Salah satu strategi utama dilakukan melalui program FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan sektor kehutanan dan tata guna lahan mampu menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030.

Sektor kehutanan diproyeksikan berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total upaya mitigasi nasional dengan target penurunan emisi mencapai 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen.

Berdasarkan capaian tahun 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 875,7 juta ton karbon dioksida ekuivalen atau sekitar 42 persen dari proyeksi awal nasional.

Keberhasilan tersebut didukung oleh program restorasi ekosistem gambut dan mangrove serta penguatan pengawasan di sektor kehutanan yang berhasil menekan angka deforestasi nasional hingga 23,01 persen.

Perhutanan Sosial dan Investasi Hijau Jadi Fokus Pemerintah

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia berkomitmen memimpin solusi iklim berbasis hutan melalui penguatan tata kelola kehutanan, penegakan hukum, dan pengembangan pasar karbon yang berintegritas.

Pemerintah juga memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan melalui penyerahan surat keputusan perhutanan sosial seluas 33 ribu hektare.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan melalui pengembangan usaha seperti budi daya madu, kopi agroforestri, dan ekowisata.

Pemerintah menilai diplomasi hijau menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang investasi hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penulis :
Aditya Yohan