Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat sektor jasa keuangan melalui pengembangan keuangan berkelanjutan dan implementasi nilai ekonomi karbon dalam ajang London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni di London, Inggris.
OJK Dorong Pembiayaan Transisi yang Kredibel
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi harus menjadi mekanisme pasar yang kredibel, bukan sekadar kerangka kebijakan.
Ia mengungkapkan, "Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif."
Friderica menjelaskan OJK mengikuti berbagai forum internasional yang mempertemukan regulator, pemerintah, investor, akademisi, dan pelaku industri jasa keuangan untuk memperkuat kolaborasi dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Ia mengungkapkan, "Melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan regulator, pemerintah, dunia usaha, investor, mitra internasional, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan dunia, OJK menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor."
OJK juga terus memperkuat kebijakan melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), serta penyusunan revisi POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan.
Perkuat Bursa Karbon dan Pembiayaan Hijau
Friderica menegaskan sektor yang masih menghasilkan emisi tidak boleh ditinggalkan, melainkan didorong menjalankan transisi secara bertahap dan bertanggung jawab.
Ia mengungkapkan, "OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab."
OJK juga memperkenalkan platform blended finance Satu Karsa yang mendukung proyek karbon berbasis alam melalui kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan.
Selain itu, OJK terus memperkuat pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon serta integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar.
Friderica mengungkapkan, "Bursa Karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf