Ekonom Nilai Dunia Usaha Butuh Kepastian Kebijakan setelah PMI Manufaktur Indonesia Turun ke 46,9

Pantau - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan dan sinyal optimisme dari pemerintah setelah Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dan kembali masuk zona kontraksi.

PMI Manufaktur Indonesia sebelumnya berada di level 50,0 pada Mei 2026 berdasarkan data S&P Global.

Ia mengungkapkan, "Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan confidence."

Usulkan Stimulus untuk Ringankan Beban Industri

Fakhrul menilai pemerintah perlu menyiapkan stimulus yang secara langsung mampu menurunkan biaya produksi agar industri dapat mempertahankan kapasitas produksi dan tenaga kerja.

Ia juga mengusulkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 20 persen sebagai stimulus konsumsi rumah tangga karena dinilai dapat mengurangi pengeluaran masyarakat dan menjaga daya beli.

Ia mengungkapkan, "Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia."

Menurutnya, kondisi global saat ini juga menuntut kebijakan fiskal yang lebih aktif untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ia mengatakan, "Di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan perlambatan aktivitas manufaktur, APBN harus kembali diberdayakan sebagai shock absorber. Fungsi fiskal memang hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi ketika sektor swasta sedang mengalami tekanan."

Kontraksi Dipicu Permintaan Melemah dan Biaya Produksi Naik

Fakhrul menilai penurunan PMI ke level 46,9 menunjukkan tekanan terhadap sektor manufaktur semakin besar akibat melemahnya permintaan dan meningkatnya biaya produksi.

Menurutnya, laporan S&P Global mencatat inflasi harga input menjadi yang tertinggi kedua sejak survei dimulai pada 2011, dipicu kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar.

Ia mengungkapkan, "Ini menggambarkan bahwa industri saat ini sedang menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus."

Fakhrul menilai momentum pemulihan masih terbuka apabila pemerintah mampu mengurangi tekanan biaya produksi, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi.