DJPb Menilai Ekonomi Tanah Papua Pulih pada 2026, Pertumbuhan dan Inflasi Membaik

Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menilai perekonomian di wilayah Tanah Papua menunjukkan tren pemulihan pada 2026 yang ditandai dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, peningkatan belanja pemerintah, serta penurunan tingkat kemiskinan di sebagian besar provinsi.

Indikator Ekonomi Menunjukkan Tren Positif

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Izharul Haq mengatakan secara umum kondisi ekonomi regional bergerak ke arah yang lebih baik meski masih terdapat tantangan di beberapa wilayah.

"Secara umum, indikator ekonomi regional menunjukkan arah yang positif meskipun tantangan di beberapa wilayah masih perlu mendapat perhatian," ungkapnya.

Ia menjelaskan Papua Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,93 persen secara tahunan (year on year), sedangkan Papua Tengah berhasil mengurangi kontraksi ekonomi dari minus 35,59 persen menjadi minus 8,38 persen.

Dari sisi inflasi, Provinsi Papua mencatat penurunan menjadi 2,79 persen dari sebelumnya 3,38 persen, sementara Papua Selatan turun menjadi 2,17 persen dari 3,34 persen.

Namun, Papua Pegunungan masih mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,84 persen yang dipengaruhi tingginya biaya distribusi barang akibat ketergantungan pada transportasi udara dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Belanja Pemerintah Diharapkan Percepat Pemulihan

Izharul mengatakan tingkat kemiskinan mengalami penurunan di hampir seluruh wilayah Papua, kecuali Papua Tengah yang masih mencatat kenaikan angka kemiskinan.

Ia menambahkan rasio gini di Papua Pegunungan mencapai 0,347 atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,363 sehingga menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua mencapai 100,89 atau berada di atas angka 100 yang mencerminkan daya beli petani relatif baik, sedangkan Papua Pegunungan masih mencatat NTP di bawah 100 sehingga pendapatan petani belum sepenuhnya mampu menutupi biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga.

"Belanja pemerintah diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih kuat dan merata," ujarnya.