POPSI Meminta Kebijakan Ekspor Satu Pintu Menjamin Harga Adil bagi Petani Sawit

Pantau - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta kebijakan ekspor satu pintu disertai mekanisme yang menjamin posisi tawar dan harga adil bagi jutaan petani sawit swadaya.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap petani swadaya yang selama ini memiliki posisi tawar relatif lemah dalam rantai pasok sawit.

"Petani swadaya sudah lama berada di ujung rantai pasok yang paling lemah posisi tawarnya. Kalau ekspor sawit dipusatkan tanpa ada jaminan standar harga dan tata kelola yang adil, yang paling dulu terdampak adalah petani," kata Darto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

"Kami tidak menolak niat pemerintah menata ekspor, tapi jangan sampai instrumen ini justru menjadi lapisan baru yang mengambil untung dari harga di tingkat petani," imbuhnya.

POPSI Soroti Nasib 2,5 Juta Pekebun

POPSI menilai perlindungan terhadap petani menjadi penting karena sekitar 40 persen perkebunan sawit Indonesia merupakan kebun swadaya.

"Data perkebunan nasional juga mencatat sekitar 2,5 juta pekebun mengelola sekitar 6,5 juta hektare lahan sawit," ujar Darto.

Darto meminta pemerintah menetapkan standar tata kelola yang jelas dan mengikat sebelum PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjalankan fungsi sebagai agen penjual tunggal.

Standar tersebut dinilai perlu mencakup mekanisme akuntabilitas publik dan pengawasan independen agar sentralisasi ekspor tidak merugikan petani.

Satya Bumi Mendorong Transparansi dan Pengawasan

Organisasi lingkungan Satya Bumi turut menyoroti rencana DSI menjalankan fungsi sebagai agen penjual tunggal untuk komoditas strategis.

DSI nantinya akan berhadapan dengan komoditas seperti sawit dan ferro alloy berbasis nikel yang memiliki rantai pasok kompleks serta melibatkan banyak pelaku usaha.

Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai sentralisasi kewenangan ekspor perlu diiringi standar tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang kuat.

Pengaturan tersebut dinilai penting agar penataan ekspor tetap memiliki mekanisme pertanggungjawaban sekaligus tidak memperlemah posisi petani dalam rantai perdagangan.