Pantau - Alokasi anggaran Taman Budaya disebut turun sekitar Rp13,2 miliar atau 22 persen dalam pembahasan anggaran Kementerian Kebudayaan 2027.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Rycko Menoza meminta pemerintah menjelaskan dasar penurunan tersebut. Rycko menyampaikan sorotan itu dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Selasa (2/9/2026).
Menurut Rycko, pemerintah perlu menjelaskan penurunan anggaran secara rinci. Terlebih, Taman Budaya masih menghadapi sejumlah persoalan di daerah, mulai dari sumber daya manusia (SDM), kondisi wilayah, hingga pemanfaatan fasilitas.
“Kalau masalah-masalah tersebut belum sepenuhnya selesai, kenapa justru anggarannya diturunkan?” ujar Rycko dalam rapat tersebut.
Ia meminta Kementerian Kebudayaan memaparkan faktor yang memengaruhi perubahan alokasi. Rycko menyebut persoalan SDM, perubahan formula penganggaran, maupun faktor lain perlu dijelaskan kepada Komisi X.
Penurunan anggaran, lanjut dia, dapat berdampak pada kemampuan Taman Budaya menjalankan kegiatan sekaligus mengelola fasilitas kebudayaan di daerah.
“Karena tentu kalau semakin turunnya anggaran, pembangunan maupun pengelolaan Taman Budaya tentu akan semakin sulit,” katanya.
Anggaran Lampung Ikut Disorot
Di tengah penurunan secara umum, Rycko justru menemukan kenaikan signifikan pada anggaran Taman Budaya Lampung.
Berdasarkan angka indikatif yang ia sampaikan, alokasi Taman Budaya Lampung pada 2026 berada di kisaran Rp6,98 miliar. Angka tersebut kemudian menjadi Rp25,49 miliar pada 2027.
Artinya, alokasi untuk Lampung meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam setahun.
Rycko meminta Kementerian Kebudayaan menjelaskan alasan kenaikan tersebut. Ia juga ingin mengetahui program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui tambahan anggaran tersebut.
“Apakah hal-hal itu memang menyebabkan perlunya anggaran yang besar? Kiranya kami ingin diberikan informasi, kegiatan-kegiatan yang masuk,” kata Rycko.
Menurut dia, rincian program diperlukan agar DPR dapat mengukur urgensi kenaikan anggaran. Penjelasan itu juga menjadi dasar untuk melihat dampaknya terhadap pembangunan dan pengembangan kebudayaan di Lampung.
Pemerataan Jadi Perhatian
Rycko juga mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap provinsi lain. Ia meminta peningkatan kualitas Taman Budaya tidak hanya terkonsentrasi di satu daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki strategi pembangunan yang lebih merata. Provinsi lain juga perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pengelolaan Taman Budaya.
“Seperti apa rencana Pak Menteri untuk kualitas pembangunan, hanya di Lampung atau ada provinsi-provinsi lainnya ikut menikmati perbaikan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Sorotan tersebut membuat Rycko meminta Kementerian Kebudayaan membuka formula pengalokasian anggaran secara lebih jelas. Komisi X perlu mengetahui alasan suatu daerah mengalami penurunan, sementara daerah lain memperoleh kenaikan cukup besar.
Transparansi diperlukan agar perubahan anggaran Taman Budaya memiliki dasar sesuai kebutuhan setiap daerah. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kebudayaan secara lebih merata.
- Penulis :
- Khalied Malvino
