Pantau - Kementerian Transmigrasi menyebut pemanfaatan drone pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mampu memangkas biaya penyemprotan lahan hingga 90 persen sekaligus mempercepat waktu pengerjaan.
Biaya penyemprotan lahan seluas satu hektare turun dari sekitar Rp170.000 menjadi Rp17.000, sedangkan waktu pengerjaan berkurang dari sekitar empat jam menjadi 20 menit.
Ketua Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University Doni Sahat mengatakan teknologi tersebut membantu petani mengelola lahan pertanian Merauke yang luas secara lebih cepat dan efisien.
“Penyemprotan secara manual menggunakan sprayer tetap dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar. Dengan lahan pertanian di Merauke yang cukup luas, drone membuat proses penyemprotan lebih cepat, efisien, dan efektif,” kata Doni.
Penyemprotan 12 Kali Lebih Cepat
Drone yang digunakan merupakan aset kelompok tani yang dioptimalkan melalui pendampingan teknis TEP IPB University untuk penyemprotan pestisida dan pemupukan.
Berdasarkan perhitungan program pendampingan, pemanfaatan drone membuat penyemprotan sekitar 12 kali lebih cepat serta menghemat biaya sekitar Rp153.000 per hektare untuk sekali penyemprotan.
Penghematan pada lahan seluas empat hektare dapat mencapai sekitar Rp612.000 untuk satu kali kegiatan.
Petani padi di Satuan Permukiman 4, Distrik Tanah Miring, Margono, merasakan manfaat teknologi tersebut pada lahan sekitar empat hektare yang dikelolanya.
“Awalnya saya sempat ragu ketika ditawari pemupukan menggunakan drone. Setelah dicoba di lahan saya, perbedaannya langsung terasa. Biasanya pemupukan manual membutuhkan waktu seharian dan tenaga yang cukup besar,” ujar Margono.
Menurut Margono, penggunaan drone mempercepat pemupukan, menghemat waktu, serta membantu penyebaran pupuk lebih merata dibandingkan pengerjaan manual.
Petani Didampingi Mengoperasikan Drone
Kementerian Transmigrasi menyebut pendampingan tidak hanya berfokus pada penggunaan drone, tetapi juga mencakup pengoperasian, perawatan, dan pengelolaannya agar petani dapat menggunakan aset kelompok secara mandiri.
Riset TEP pada 2025 sebelumnya mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi produktivitas pertanian di kawasan tersebut, antara lain persoalan bibit, hama, irigasi, dan jalan usaha tani.
Pada 2026, Kementerian Transmigrasi menugaskan 1.476 peserta TEP yang terbagi dalam 246 tim untuk bertugas di 53 kawasan transmigrasi dengan kegiatan berupa riset, pemetaan potensi ekonomi, aksi nyata, dan pendampingan masyarakat.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan penerapan teknologi pertanian harus menyesuaikan kondisi setiap kawasan.
“Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” kata Iftitah.
Pemanfaatan drone pertanian di Merauke diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak lahan dan kelompok tani untuk menekan biaya produksi serta mempercepat pekerjaan di areal pertanian yang luas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
