Pantau - Komisi VII DPR RI menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk meminta penjelasan lengkap Tokopedia dan TikTok Shop terkait pembekuan dana serta akun 217 pelaku UMKM yang terdampak di platform tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pertemuan lanjutan diperlukan karena data dan penjelasan TikTok Shop mengenai seluruh kasus pembekuan tersebut belum lengkap.
"Kita meminta mereka untuk duduk kembali untuk menyelesaikan akun-akun yang 217 ini, dan minggu depan itu kita mengadakan pertemuan kembali dan kita minta TikTok untuk menjawab, untuk memberikan paparan kepada kita. Apa alasan pembekuan itu? Dan kenapa pembekuan itu panjang dilakukan," kata Evita di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Evita setelah memimpin rapat tertutup Komisi VII DPR bersama Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), DPC Peradi Bekasi Raya, Tokopedia, TikTok Shop, serta perwakilan pelaku UMKM.
DPR Minta Penjelasan untuk 217 Kasus
Evita menjelaskan Komisi VII sebelumnya telah mendengarkan pengaduan pelaku UMKM, sedangkan Tokopedia dan TikTok Shop mendapat kesempatan memberikan klarifikasi dalam pertemuan terbaru.
Tokopedia telah memberikan penjelasan dan Komisi VII melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan terkait pembekuan akun pelaku UMKM.
Namun, pembahasan belum dapat dituntaskan karena Komisi VII belum memperoleh data lengkap dari TikTok Shop mengenai 217 pengaduan pelaku UMKM.
Komisi VII meminta TikTok Shop menjelaskan secara rinci alasan pembekuan setiap akun, mekanisme yang diterapkan, serta penyebab proses penyelesaian berlangsung lama.
DPR juga ingin membandingkan penjelasan platform dengan pengaduan yang disampaikan langsung oleh para pelaku UMKM terdampak.
Komisi VII meminta Kementerian UMKM, BPKN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Peradi, TikTok Shop, dan perwakilan pelaku UMKM duduk bersama untuk mencari penyelesaian persoalan tersebut.
Pembekuan Dana Disebut Berdampak pada Usaha
Menurut Evita, sebagian pelaku UMKM mengaku mengalami pembekuan dana hingga bertahun-tahun sehingga mekanisme verifikasi dan evaluasi perlu dipercepat.
Pembekuan dana tersebut disebut berdampak terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM, mulai dari penutupan toko, pengurangan tenaga kerja, hingga membuat sebagian pelaku usaha beralih pekerjaan.
Komisi VII juga mencatat 217 pengaduan yang dibahas baru berasal dari pelaku UMKM di Bekasi sehingga persoalan serupa dinilai berpotensi terjadi di wilayah lain.
Selain penyelesaian kasus yang ada, Komisi VII mendorong TikTok Shop memperkuat sistem pemantauan dan mekanisme pengaduan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh kepastian penyelesaian masalah.
Evita mengatakan mekanisme internal TikTok Shop telah memiliki tahapan peringatan dan proses banding, tetapi evaluasi tetap diperlukan apabila pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam penerapannya.
Rapat lanjutan pekan depan akan difokuskan pada paparan Tokopedia dan TikTok Shop mengenai alasan pembekuan, lamanya proses penyelesaian, serta tindak lanjut terhadap 217 kasus tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
