Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mampu membaca perkembangan perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, serta menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat.
Pesan tersebut disampaikan Suahasil saat melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
“Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” kata Suahasil.
Bea Cukai Diminta Perketat Pengawasan
Kepada pejabat DJBC, Suahasil meminta pengawasan diperketat untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal.
Pengawasan tersebut diminta dilakukan sejak awal menggunakan pendekatan berbasis risiko sehingga Bea Cukai tidak hanya bertindak setelah menemukan pelanggaran.
“Saya minta pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari dulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” ujarnya.
Suahasil juga mengingatkan DJBC tidak hanya memiliki fungsi pengawasan, tetapi turut berperan dalam mengumpulkan penerimaan negara.
Sementara kepada pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Suahasil meminta pengelolaan APBN tetap dijaga sebagai instrumen yang turut menggerakkan perekonomian.
Sekretariat KSSK Diminta Perkuat Koordinasi
Suahasil meminta pejabat Sekretariat KSSK tidak hanya menjadi pengelola forum, tetapi juga berperan sebagai penggerak koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Ia mengatakan sejumlah rapat terakhir juga mulai melibatkan Danantara dalam koordinasi tersebut.
“Di dalam beberapa rapat terakhir kita mulai melibatkan elemen penting dari pengelolaan republik ini, yaitu Danantara, maka harus bisa dikoordinasikan sejak awal, bukan hanya sekedar menjadi penyelenggara rapat tetapi menjadi betul-betul penggerak koordinasi,” jelas dia.
Suahasil menegaskan koordinasi KSSK perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemantauan kondisi ekonomi, pembacaan risiko, pertukaran informasi antarinstansi, hingga penyiapan sistem peringatan dini.
“Artinya harus dilakukan secara berkelanjutan, dari sejak memantau kondisi ekonomi, membaca risiko, menghubungkan informasi antar lembaga, menyiapkan early warning, dan memastikan tiap rapat menghasilkan tindak lanjut dan monitoring,” jelas Menkeu.
- Penulis :
- Aditya Yohan
