Pantau - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola cadangan kedelai nasional guna memperkuat ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Amran menyatakan pemerintah siap memberikan ruang kepada BUMN yang berminat mengelola cadangan kedelai sepanjang pelaksanaannya mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.
"Kalau (ada perusahaan) BUMN berminat, saya kasih (rekomendasi pengelolaan cadangan kedelai)," kata Amran.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran ketika menanggapi pentingnya Indonesia memiliki cadangan kedelai nasional di tengah struktur pasokan yang masih sangat bergantung pada impor.
Ketergantungan terhadap kedelai impor menjadi perhatian karena perubahan harga di pasar internasional dapat memengaruhi pembentukan harga kedelai di dalam negeri.
BUMN Dinilai Tepat Kelola Cadangan Kedelai
Menurut Amran, BUMN merupakan pihak yang tepat untuk menjalankan pengelolaan cadangan kedelai karena memiliki kapasitas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas komoditas pangan strategis.
"Harusnya BUMN. Bukan saya, harusnya BUMN (yang kelola cadangan kedelai)," ungkapnya.
Pemerintah, menurut Amran, tidak akan menghambat apabila terdapat BUMN yang berminat mendapatkan penugasan untuk mengelola cadangan kedelai nasional.
Penugasan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.
Meski membuka peluang bagi BUMN, Amran menegaskan pengelolaan cadangan kedelai harus tetap mengacu pada ketentuan regulasi yang berlaku.
Ketentuan tersebut diperlukan agar tata kelola cadangan kedelai berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kewenangan pemerintah.
"Tergantung, itu sesuai regulasi. Kita lihat regulasinya ya," kata Amran.
Keberadaan cadangan kedelai nasional dinilai penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan distribusi sekaligus menghadapi gejolak harga di pasar domestik.
Cadangan kedelai juga diharapkan dapat mengurangi dampak fluktuasi harga kedelai impor yang selama ini berpengaruh terhadap biaya produksi pelaku usaha tahu dan tempe di berbagai daerah.
Menurut Amran, pembentukan cadangan kedelai merupakan kebutuhan penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan kepastian pasokan kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah.
"Iya, harus dong (ada cadangan kedelai nasional)," kata Amran.
Bapanas Proyeksikan Surplus 290,9 Ribu Ton
Di sisi ketersediaan, Bapanas memastikan pasokan kedelai nasional secara proyeksi masih mencukupi hingga akhir 2026 dengan stok sekitar 290,9 ribu ton.
"Kami sampaikan kepada masyarakat, pasokan kedelai nasional saat ini tersedia dan secara neraca masih mencukupi," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan.
Berdasarkan Neraca Pangan Nasional Bapanas yang diperbarui pada 3 September 2026, total ketersediaan kedelai sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 3,046 juta ton.
Pada periode yang sama, kebutuhan kedelai nasional diproyeksikan sekitar 2,755 juta ton sehingga secara proyeksi masih terdapat stok sekitar 290,9 ribu ton hingga akhir 2026.
Kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai sekitar 229,6 ribu ton setiap bulan atau sekitar 7.547 ton per hari.
Dengan kondisi neraca tersebut, Bapanas menyatakan masyarakat serta perajin tahu dan tempe tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan kedelai secara nasional hingga akhir 2026.
Pasokan Nasional Masih Bergantung pada Impor
Meski neraca kedelai diproyeksikan mencukupi, Bapanas mengakui terdapat persoalan struktural karena sebagian besar kebutuhan kedelai Indonesia masih dipenuhi melalui impor.
"Namun kami juga harus terbuka bahwa struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor," kata Hermawan.
Produksi kedelai dalam negeri sepanjang 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar 131,5 ribu ton.
Sementara itu, realisasi impor kedelai selama Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 1,920 juta ton.
Pemerintah juga mencatat rencana impor sekitar 750,4 ribu ton kedelai untuk periode September hingga Desember 2026.
Data tersebut menunjukkan besarnya peran kedelai impor dalam memenuhi kebutuhan nasional dibandingkan produksi dari dalam negeri.
Bapanas menyatakan kondisi tersebut perlu diperbaiki secara bertahap melalui peningkatan produksi kedelai nasional serta penguatan cadangan pemerintah.
"Inilah yang harus kita perbaiki secara bertahap melalui peningkatan produksi dalam negeri sekaligus penguatan cadangan pemerintah," ungkap Hermawan.
Rencana pengelolaan cadangan kedelai oleh BUMN diarahkan menjadi salah satu bagian dari penguatan pasokan dan ketahanan pangan, sementara pemerintah juga mendorong peningkatan produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor secara bertahap.
- Penulis :
- Leon Weldrick
