Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat progres fisik pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 88,22 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan pembangunan Rusun MBR tersebut masih terus berjalan sesuai target penyelesaian.
“Di IKN juga kita ada (pembangunan untuk) MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, saat ini fisiknya sudah 88,22 persen,” kata Sri seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Kementerian PKP optimistis seluruh pekerjaan pembangunan Rusun MBR IKN dapat diselesaikan hingga akhir 2026.
“Untuk rusun ini kami yakin di akhir tahun akan sesuai dengan target, terselesaikan semua,” ujarnya.
Rusun Empat Lantai Siapkan 65 Unit Tipe 36
Rusun MBR IKN berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pembangunan IKN.
Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II Kementerian PKP, Rusun MBR IKN terdiri atas satu menara dengan empat lantai.
Menara tersebut menyediakan total 65 unit hunian yang seluruhnya merupakan tipe 36 serta dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung.
Pembangunan fisik Rusun MBR IKN memiliki pagu anggaran sebesar Rp104,03 miliar.
Pada 29 Januari 2026, progres fisik pembangunan tercatat masih sebesar 22,22 persen dengan pekerjaan yang difokuskan pada penyelesaian struktur bangunan.
Progres pembangunan kemudian meningkat menjadi 69,204 persen berdasarkan pemantauan pada 15 Juli 2026.
Kementerian PKP saat itu mencatat pembangunan Rusun MBR IKN mengalami deviasi positif dibandingkan rencana pelaksanaan.
Dengan capaian terbaru sebesar 88,22 persen, progres pembangunan bertambah sekitar 19 poin persentase dibandingkan posisi pada pertengahan Juli 2026.
Hunian TNI IKN Rampung 100 Persen
Selain Rusun MBR, Kementerian PKP mencatat pembangunan fisik rumah susun untuk hunian TNI di IKN telah mencapai 100 persen.
Sementara itu, realisasi keuangan pembangunan hunian TNI tersebut telah mencapai 99 persen.
“Hunian TNI itu sudah selesai fisik 100 persen, kemudian realisasi keuangannya 99 persen,” ungkap Sri.
Penyediaan hunian menjadi bagian dari pembangunan IKN untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal aparatur maupun masyarakat di kawasan tersebut.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga mengembangkan skema penyediaan hunian melalui pembangunan langsung serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pada Februari 2026, OIKN mengumumkan proses prakualifikasi pembangunan delapan menara hunian vertikal yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri melalui skema KPBU.
Kementerian PKP menempatkan pembangunan rumah susun bagi MBR sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan yang mengalami perkembangan pembangunan.
- Penulis :
- Arian Mesa
