Pantau - Badan Pengkajian MPR RI menyerap aspirasi komunitas ekonomi kreatif di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terkait akses pemasaran produk lokal, kepastian hukum, pengelolaan lingkungan, hingga pemerataan manfaat pariwisata bagi masyarakat kepulauan.
Penyerapan aspirasi masyarakat tersebut digelar di Pantai Ceria, Karimunjawa, Selasa (29/9/2026), dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, perajin, pemandu wisata, serta komunitas kreatif.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB Hindun Anisah mengatakan Karimunjawa memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk olahan rumput laut, ikan, dan kelapa.
"Khususnya Karimunjawa menjadi semakin dikenal. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional," ujar Hindun saat membuka kegiatan.
UMKM Karimunjawa Butuh Akses Pasar Lebih Luas
Hindun mendorong pengembangan pariwisata berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi kreatif agar manfaat kemajuan sektor tersebut semakin dirasakan masyarakat Karimunjawa.
Ia juga mendorong kerja sama UMKM dengan hotel dan pelaku industri pariwisata agar produk lokal memperoleh ruang dalam layanan maupun paket wisata.
Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Kelompok DPD Hilmy Muhammad menyoroti perlunya kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan.
Hilmy juga menekankan pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, serta pemeliharaan kepercayaan wisatawan sebagai bagian dari keberlanjutan sektor pariwisata Karimunjawa.
Camat Karimunjawa Nuril Abdillah mengatakan potensi di empat desa telah menghasilkan beragam produk UMKM, mulai dari olahan ikan, rumput laut, dan mangrove hingga minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO).
"Tak usah ragu-ragu, beliau-beliau ini adalah wakil-wakil panjenengan. Jadi kalau ada unek-uneknya, disampaikan," ujarnya.
Warga Soroti Sempadan Pantai hingga Pengelolaan Sampah
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karimunjawa Fahrul Alim mengatakan sejumlah persoalan masyarakat membutuhkan perhatian dan koordinasi di luar tingkat desa.
Persoalan yang disampaikan meliputi kepastian pengaturan sempadan pantai, pengelolaan sampah, kebijakan untuk wilayah kepulauan, serta pengembangan dan pemasaran produk unggulan.
Fahrul menilai kemampuan masyarakat menghasilkan produk perlu diikuti dengan tersedianya pasar melalui hotel, tempat wisata, maupun jaringan penjualan lainnya.
Ia juga mengusulkan pengembangan batik khas Karimunjawa sebagai identitas daerah sekaligus produk ekonomi kreatif yang dapat mendukung promosi budaya lokal.
Kebutuhan pusat oleh-oleh, dukungan permodalan, digitalisasi usaha, dan pelatihan yang terhubung dengan produksi serta pemasaran turut disampaikan dalam forum tersebut.
Pelaku Ekonomi Kreatif Minta Akses Usaha Setara
Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kabupaten Jepara Muhammad Abdul Chaq mengatakan perkembangan pariwisata perlu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Karimunjawa.
Menurut Chaq, masuknya pelaku usaha dari luar daerah perlu diimbangi dengan kesempatan berusaha yang adil bagi masyarakat setempat.
"Tidak masalah, tapi seharusnya ada akses yang setara, atau minimal masyarakat Karimunjawa diprioritaskan dan memiliki privilege," ujar Chaq.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian dan perlindungan hukum agar masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha, memperoleh pelatihan dan bantuan, serta memasarkan produknya.
Aspirasi yang dihimpun Badan Pengkajian MPR RI akan menjadi bahan pengkajian dan penyusunan rekomendasi serta masukan kepada lembaga atau instansi terkait sesuai kewenangannya.
Dalam konteks kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), pengalaman masyarakat Karimunjawa juga menjadi masukan mengenai pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat kepulauan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
