Pantau - Pelantikan M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026), menjadi momentum percepatan program strategis manufaktur nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Eva Monalisa, mendesak kementerian baru tidak memutus keberlanjutan program perindustrian yang sedang berjalan di seluruh Indonesia.
Pemerintah wajib mempercepat integrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok industri skala besar.
Peningkatan taraf investasi dan perluasan lapangan kerja menjadi variabel kunci keberhasilan reformasi industri.
"Pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada Pak Sarmuji atas amanah barunya sebagai Menteri Perindustrian. Beliau bukan orang baru di DPR, sehingga saya berharap komunikasi antara pemerintah dan parlemen, khususnya Komisi VII, bisa semakin kuat," ujar Eva Monalisa melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Tuntutan akselerasi mencakup peningkalan hilirisasi komoditas unggulan dan pemerataan persebaran kawasan industri hingga ke pelosok daerah.
"Pesan saya, jangan sampai pergantian menteri membuat program-program perindustrian yang sudah berjalan terputus. Justru harus ada percepatan, terutama dalam memperkuat industri dalam negeri, UMKM sebagai bagian dari rantai industri, hilirisasi, peningkatan investasi dan lapangan kerja, serta pemerataan kawasan industri di daerah," imbuhnya.
DPR Siap Awasi Kebijakan Kemenperin
Komisi VII DPR RI siap menjadi mitra kerja konstruktif bagi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Namun, fungsi pengawasan parlemen tetap berjalan ketat guna memastikan efektivitas alokasi anggaran serta dampak langsung bagi ekonomi rakyat.
Keseimbangan antara pertumbuhan industri raksasa perkotaan dan penguatan manufaktur skala daerah menjadi perhatian utama parlemen.
"Sebagai Komisi VII, kami tentu siap menjadi mitra kerja yang konstruktif. Kami akan mendukung kebijakan yang berpihak pada penguatan industri nasional, tetapi sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha," tutur Eva.
Cegah Ketimpangan Ekonomi Pelaku Usaha
Kawasan industri daerah harus memberikan multiplier effect yang nyata bagi pelaku usaha lokal.
Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat sekitar pusat industri sekadar menjadi penonton tanpa peningkatan kapasitas bisnis.
Penguatan kapasitas produksi UMKM lokal menjadi pondasi utama agar rantai pasok industri nasional tidak bergantung penuh pada pasokan impor.
"Saya berharap Pak Sarmuji tidak hanya melihat industri dari pusat dan industri besar. Industri daerah dan UMKM harus menjadi bagian dari ekosistem industri nasional. Jangan sampai kawasan industri berkembang, tetapi pelaku usaha dan masyarakat di sekitarnya tidak ikut naik kelas," pangkas legislator Fraksi PKB tersebut.
- Penulis :
- Khalied Malvino
