Pantau - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani meyakini pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan mempercepat pelaksanaan program pemerintah di kedua sektor tersebut.
Menurut Rosan, keberadaan kementerian koordinator yang secara khusus membidangi hilirisasi dan transisi energi juga akan membuat pelaksanaan program pemerintah menjadi lebih komprehensif.
"Dengan adanya kementerian koordinator untuk hilirisasi dan juga transisi energi, saya yakin akan membuat pekerjaan lebih komprehensif dan lebih mempercepat," kata Rosan seusai pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa.
Rosan menyampaikan hal tersebut ketika menjelaskan arah program hilirisasi dan transisi energi pemerintah setelah dibentuknya kementerian koordinator baru yang membidangi kedua sektor itu.
Pemerintah Siapkan Pembangkit Surya 100 GW
Salah satu program yang disoroti Rosan adalah rencana pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).
Program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW tersebut menjadi salah satu program prioritas dalam agenda transisi energi pemerintah.
Menurut Rosan, sekitar 13 GW kapasitas listrik berbasis diesel akan digantikan secara bertahap dengan energi surya.
"Kurang lebih itu ada 13 gigawatt yang akan kita coba ganti secara bertahap dengan cepat dengan panel surya," ungkap Rosan.
Penggantian pembangkit berbasis diesel dengan panel surya tersebut akan dilakukan secara bertahap sekaligus diupayakan berlangsung dengan cepat.
Investasi Hilirisasi Sumbang Sekitar 30 Persen
Di sisi hilirisasi, Rosan mengatakan sektor tersebut menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam menarik investasi ke Indonesia.
Hilirisasi diarahkan agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya yang dimiliki sekaligus memperkuat proses industrialisasi di dalam negeri.
Menurut Rosan, investasi yang berkaitan dengan hilirisasi saat ini menyumbang sekitar 30 persen terhadap total realisasi investasi Indonesia.
Ia memperkirakan kontribusi investasi hilirisasi terhadap keseluruhan realisasi investasi Indonesia akan terus meningkat.
Terkait posisi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Rosan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah.
"Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan," kata Rosan.
Rosan juga menanggapi kemungkinan pengaturan koordinasi antarkementerian tersebut nantinya dituangkan melalui peraturan presiden.
"Ya, kita ikuti saja nanti. Yang penting kita koordinasi selalu baik," ungkap Rosan.
Bahlil Rangkap Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026.
Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah mendapatkan mandat tambahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Seusai dilantik, Bahlil mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan diarahkan untuk mengonsolidasikan sekaligus mempercepat agenda hilirisasi dan transisi energi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.
Bahlil juga menyebut sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM sehingga sektor tersebut memiliki keterkaitan besar dengan agenda hilirisasi pemerintah.
Sementara itu, pembagian kementerian teknis yang akan berada dalam koordinasi kementerian koordinator baru tersebut masih menjadi bagian dari pengaturan pemerintah.
Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi secara keseluruhan diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat eksekusi program pemerintah di bidang hilirisasi serta transisi energi.
- Penulis :
- Shila Glorya
