Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah segera memperkuat pengendalian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah realisasinya mencapai Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga September 2026.
Amin menilai pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memperketat pengawasan belanja untuk mencegah lonjakan defisit menjelang akhir tahun anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Amin saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jumat (9/10/2026).
Ia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan pola realisasi defisit pada tahun sebelumnya, terutama peningkatan pengeluaran negara pada kuartal terakhir.
DPR Ingatkan Risiko Lonjakan Defisit APBN pada Akhir Tahun
Amin menyoroti realisasi defisit APBN yang telah mencapai Rp319 triliun hingga September 2026.
Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi peningkatan belanja pada tiga bulan terakhir agar defisit tetap terkendali.
Ia merujuk pada pola anggaran tahun 2025 ketika defisit pada kuartal keempat menyumbang hampir separuh dari total defisit sepanjang tahun.
“Kalau kita belajar dari tahun 2025, defisit pada kuartal IV menyumbang 48 persen dari total defisit selama setahun. Jadi, tetap kita harapkan pemerintah menekan angka defisit itu,” ujar Amin kepada Parlementaria di Bandung, Jumat (9/10/2026).
Amin meminta pemerintah mencermati perkembangan realisasi anggaran secara berkala untuk menghindari pembengkakan defisit.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan antara asumsi defisit dalam APBN dan proyeksi pemerintah yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan anggaran.
Amin AK Minta Perluasan Pajak Tidak Membebani UMKM
Selain pengendalian belanja, Amin mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui strategi perpajakan yang lebih kreatif dan tepat sasaran.
Ia menilai perluasan basis pajak atau ekstensifikasi tetap diperlukan untuk menggali potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan usaha.
Amin secara khusus mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sasaran utama perluasan pajak.
“Ekstensifikasi pajak tetap penting, tetapi harus ada kreativitas. Jangan sampai yang dikejar justru pengusaha kecil dan UMKM yang memang masih perlu perlindungan,” tegas Amin.
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah mencari sumber penerimaan yang potensial tanpa menambah tekanan terhadap usaha kecil.
Menurutnya, strategi peningkatan penerimaan negara harus berjalan seimbang dengan upaya menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Belanja Negara
Amin juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah untuk mencegah pemborosan belanja negara.
Ia meminta pengawasan belanja dilakukan secara ketat agar setiap pengeluaran tetap sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan APBN.
Pengendalian pengeluaran dinilai diperlukan untuk memastikan program pemerintah tetap berjalan tanpa mengabaikan target pengelolaan defisit.
Amin mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Karena itu, pemerintah diminta memperkuat pengendalian fiskal melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja secara bersamaan.
Komisi XI DPR Soroti Keseimbangan Fiskal dan Perlindungan Usaha Kecil
Dalam kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Jawa Barat, Amin menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kemampuan penerimaan negara.
Ia berharap pengelolaan APBN tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan perkembangan realisasi anggaran.
Amin juga meminta agar kebijakan fiskal tidak mengorbankan pelaku UMKM yang masih membutuhkan perlindungan dan dukungan pemerintah.
Pengawasan anggaran yang lebih ketat diharapkan dapat membantu pemerintah menjaga defisit APBN sekaligus memastikan belanja negara digunakan secara efisien.
- Penulis :
- Gerry Eka
