Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai wilayah Indonesia untuk memperluas akses pendidikan vokasi sekaligus menyiapkan program pelatihan gratis bagi satu juta orang setiap tahun, termasuk pembiayaan sertifikasi kompetensi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keterampilan angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Program tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FTPVI) 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Kemnaker juga akan memanfaatkan data pasar kerja untuk memastikan jenis pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
Kemnaker Siapkan Pelatihan Gratis bagi Satu Juta Orang
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan program peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan target satu juta peserta dalam satu tahun.
Seluruh biaya pelatihan dalam program tersebut direncanakan ditanggung pemerintah, termasuk biaya sertifikasi kompetensi peserta.
“Kami siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Program tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
Melalui pelatihan dan sertifikasi, peserta diharapkan memiliki bekal kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Kemnaker menempatkan peningkatan keterampilan sebagai salah satu langkah untuk memperkuat kesiapan angkatan kerja Indonesia.
Sebanyak 60 Balai Pelatihan Kerja Ditargetkan Dibangun di Daerah
Selain menyiapkan pelatihan bagi satu juta peserta, Kemnaker menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah.
Pembangunan fasilitas tersebut bertujuan memperluas jangkauan layanan pelatihan vokasi bagi masyarakat.
Keberadaan balai pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh keterampilan kerja tanpa harus bergantung pada fasilitas pelatihan di wilayah tertentu.
Fasilitas tersebut juga akan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.
Meski demikian, Kemnaker belum merinci lokasi pembangunan 60 balai pelatihan tersebut dalam keterangan yang disampaikan.
Informasi mengenai jadwal pembangunan dan kebutuhan anggaran juga belum dijelaskan.
Kemnaker Gunakan Data Pasar Kerja untuk Tentukan Kebutuhan Pelatihan
Kemnaker berupaya menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri melalui pemanfaatan data pasar kerja.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Labor Market Intelligence (LMI), yakni sistem informasi untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan di pasar kerja.
Kemnaker juga melakukan pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) untuk mendukung pemetaan kebutuhan jabatan.
Kedua instrumen tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan dan kompetensi yang diperlukan dunia usaha.
Melalui pemetaan tersebut, penyelenggaraan pelatihan diharapkan lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri.
Pendekatan ini juga bertujuan membantu peserta memperoleh keterampilan yang relevan dengan peluang pekerjaan.
Menaker Tekankan Kompetensi Jadi Pertimbangan Perusahaan
Yassierli menjelaskan bahwa keterampilan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan perusahaan ketika menilai kesesuaian calon pekerja.
Menurutnya, pendekatan berbasis keterampilan atau skill-first semakin relevan dalam proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.
Pendekatan tersebut menempatkan kompetensi seseorang sebagai pertimbangan utama dalam menilai kemampuan menjalankan pekerjaan.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” ujar Menaker.
Yassierli menilai penguatan keterampilan angkatan kerja perlu dilakukan agar kompetensi tenaga kerja Indonesia semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Karena itu, program pelatihan vokasi diarahkan untuk mengembangkan kemampuan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan.
Pemerintah Dorong Kerja Sama Pendidikan Vokasi dan Industri
Kemnaker menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan materi pelatihan dan kompetensi yang dikembangkan tetap relevan dengan kebutuhan industri.
Lembaga pendidikan vokasi diharapkan dapat berperan dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai perkembangan dunia kerja.
Sementara itu, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan jabatan dan kemampuan yang dicari perusahaan.
Melalui pembangunan 60 balai pelatihan, program pelatihan gratis, dan pemanfaatan data pasar kerja, Kemnaker berupaya memperluas akses peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
