Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan harga oleh perantara dalam rantai distribusi daging ayam ras setelah menemukan selisih harga antara peternak dan konsumen mencapai Rp21.000 per kilogram.
Desakan tersebut disampaikan setelah Bambang menemukan harga daging ayam ras di Pasar Medokan Sawah, Surabaya, Jawa Timur, mencapai Rp40.000 per kilogram, sementara harga di tingkat peternak disebut hanya Rp19.000 per kilogram.
Perbedaan harga tersebut menjadi perhatian karena peternak masih menghadapi rendahnya harga jual, sedangkan konsumen harus membeli daging ayam dengan harga yang lebih tinggi.
Bambang meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satuan Tugas Pangan, dan aparat penegak hukum menelusuri rantai distribusi hingga tingkat pabrik dan distributor.
DPR Soroti Selisih Harga Ayam di Peternak dan Pasar
Bambang menilai perbedaan harga daging ayam ras antara produsen dan konsumen perlu ditelusuri untuk mengetahui pihak yang menyebabkan ketimpangan tersebut.
"Apakah pabriknya yang tidak benar atau kah distributornya yang tidak benar. Ini yang harus dicari kebenarannya. Saya akan terus-menerus mengecek, melihat langsung di lapangan," kata Bambang dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Bambang, pedagang di Pasar Medokan Sawah mengeluhkan harga ayam yang telah mencapai Rp40.000 per kilogram karena berdampak pada penurunan omzet.
Harga tersebut telah menyentuh batas atas Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.
Sementara itu, harga ayam hidup di tingkat peternak masih berada di bawah HAP produsen yang berkisar Rp25.000 per kilogram berat hidup.
"Menurut Menteri Pertanian, harga di peternak hanya Rp19.000. Itu pun bisa turun lagi, tapi oleh pemerintah dipatok di Rp19.000 supaya peternak tidak mati. Tapi kenapa harga di pasar, harganya naik jadi Rp40.000? Ini tugas dari Badan Pangan Nasional atau Satgas Pangan untuk melakukan penyidikan ini. Tidak boleh sampai terjadi seperti ini," tegas Bambang.
Menteri Pertanian Minta Aparat Usut Dugaan Permainan Harga
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menyoroti ketimpangan harga pangan antara tingkat produsen dan konsumen.
Amran menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan peternak dan masyarakat.
"Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu harga di produsen di bawah HAP yang ditentukan pemerintah. Jadi, karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak," kata Amran.
Ia menegaskan perlunya koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik permainan harga dalam rantai distribusi pangan.
"(Ulah) middleman ini, ada yang memainkan harga. Kami sudah menyurat ke Pak Kapolri. Kami sudah sepakat, beliau, kalau kolaborasi, kita harus perangi. Ini tidak akan selesai kalau mafianya masih bercokol di tengah-tengah kita. Ini tidak bisa," tegas Amran.
Menurutnya, penegakan hukum diperlukan agar dugaan praktik yang merugikan peternak dan konsumen dapat ditelusuri serta ditindak sesuai ketentuan.
Pemerintah Salurkan 197,32 Ribu Ton Jagung Pakan untuk Peternak
Selain mendorong penegakan hukum, pemerintah menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan untuk membantu peternak unggas.
Program SPHP jagung pakan tahap pertama dimulai pada awal Mei 2026 dengan kuota penyaluran sebesar 213,2 ribu ton.
Jagung tersebut dialokasikan bagi kelompok peternak dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
Berdasarkan data per 14 Oktober 2026, realisasi penyaluran SPHP jagung pakan mencapai 197,32 ribu ton atau 81,81 persen dari total target tahap pertama dan kedua sebesar 241,2 ribu ton.
Penyaluran tersebut telah menjangkau 7.553 peternak melalui 151 koperasi yang tersebar di 29 provinsi.
Pemerintah Siapkan Tambahan Alokasi Jagung Pakan 150 Ribu Ton
Pemerintah juga memproses tambahan alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton untuk mendukung kebutuhan peternak unggas nasional.
Tambahan tersebut nantinya akan meningkatkan alokasi penugasan kepada Perum Bulog dalam pelaksanaan program stabilisasi pangan.
Langkah ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah di tingkat hulu untuk membantu menjaga pasokan bahan pakan bagi peternak.
Di sisi lain, penelusuran dugaan permainan harga di tingkat distributor tetap menjadi perhatian pemerintah agar ketimpangan harga antara peternak dan konsumen dapat ditangani.
- Penulis :
- Gerry Eka
