Pantau — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah mencapai realisasi 70,9 persen per Senin (26/10/2026). Jawa Barat mendapat kuota terbesar sebanyak 49.000 unit rumah, sementara Kabupaten Bogor mencatat 10.000 rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan keterangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan capaian tersebut di Jakarta. Pemerintah berharap pencairan bantuan untuk kuota Jawa Barat dapat berlangsung pada akhir Oktober ini.
"Pencapaian BSPS 70,9 persen," ujar Fitrah.
Jabar Dapat Kuota Terbesar
Jawa Barat menempati posisi teratas dalam alokasi program Bedah Rumah. Provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa itu memperoleh kuota 49.000 unit rumah.
"Jawa Barat kuota yang paling tinggi sebanyak 49.000 unit, akhir Oktober ini mudah-mudahan sudah tercairkan," kata Fitrah.
Besarnya kuota tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan perbaikan hunian di Jawa Barat. Fitrah menjelaskan, provinsi itu memiliki jumlah penduduk besar sekaligus persoalan RTLH yang perlu mendapat perhatian.
Bogor Catat 10 Ribu RTLH
Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan kebutuhan perbaikan rumah yang besar. Fitrah menyebut daerah tersebut memiliki sekitar 10.000 RTLH berdasarkan hasil rapat yang dia ikuti di Kabupaten Bogor.
"Kebetulan kemarin saya rapat di Kabupaten Bogor, ternyata di Jawa Barat yang paling tinggi penduduknya itu di Kabupaten Bogor, RTLH yang paling banyak itu di Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor itu saja ada 10.000 RTLH di sana. Tapi Alhamdulillah saya lihat juga berapa lokasi sudah banyak selesai. Ya Alhamdulillah akhir Oktober ini sudah bisa pencairan semua," jelasnya.
Fitrah juga menyampaikan bahwa sejumlah lokasi telah menyelesaikan perbaikan rumah. Namun, keterangan tersebut belum merinci jumlah unit yang sudah selesai maupun angka pencairan khusus untuk Kabupaten Bogor.
Bedah Rumah dan Ekonomi
Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong pelaksanaan Bedah Rumah berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi penerima bantuan. Dukungan itu dapat berupa bantuan usaha dan penyelesaian persoalan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Program BSPS menjadi bagian dari agenda pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang masuk program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menekankan ketepatan sasaran agar bantuan menjangkau masyarakat berdasarkan kondisi hunian dan kemampuan ekonomi.
Selain memperbaiki rumah, pendekatan tersebut diarahkan untuk membantu kebutuhan ekonomi penerima manfaat. Pemerintah menyatakan dukungan usaha dan penyelesaian sertifikasi tanah perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta persyaratan masing-masing penerima.
- Penulis :
- Khalied Malvino
