Pantau - Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan kini dapat diakses serta diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan aturan yang terdiri atas 313 pasal dan 23 bab tersebut mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, pengupahan, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Yassierli, keterbukaan akses terhadap dokumen undang-undang diperlukan agar pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja dapat memahami hak serta kewajiban masing-masing.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Mengatur 313 Pasal dan 23 Bab
UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat ketentuan mengenai landasan, asas, tujuan, serta kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang ketenagakerjaan.
Aturan tersebut juga mencakup perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, dan pemagangan.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, serta penggunaan tenaga kerja asing.
Dalam hubungan kerja, undang-undang ini mengatur pelindungan pekerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, dan PHK.
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon juga menjadi bagian dari materi yang diatur dalam undang-undang tersebut.
UU ini turut memuat pengaturan tentang pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Menaker Tegaskan Pelindungan Pekerja dari Awal hingga Purna Kerja
Yassierli menekankan bahwa pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya berlaku ketika seseorang telah bekerja, tetapi juga mencakup tahapan sebelum memasuki dunia kerja hingga setelah masa kerja berakhir.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan undang-undang perlu diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk membaca langsung dokumen resmi agar mengetahui ketentuan yang berlaku dalam hubungan ketenagakerjaan.
DPR Sahkan RUU pada 6 Oktober, Presiden Prabowo Teken 28 Oktober
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah mendapat persetujuan bersama antara DPR RI dan pemerintah.
Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Setelah disetujui, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 28 Oktober 2026.
Dengan demikian, ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan telah berlaku sebelum pemerintah mengumumkan ketersediaan dokumennya untuk masyarakat.
Aturan Lama Tetap Berlaku Selama Tidak Bertentangan
Pemerintah menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak otomatis kehilangan keberlakuannya.
Peraturan pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026.
Ketentuan ini menjadi bagian dari pengaturan peralihan dalam penerapan undang-undang yang baru.
Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara untuk mempelajari ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan pelindungan ketenagakerjaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
