Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta seluruh perbankan di Indonesia memperkuat sistem keamanan siber menyusul meningkatnya ancaman serangan siber secara global yang berpotensi mengganggu layanan keuangan digital.
Permintaan tersebut disampaikan Airlangga saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga menegaskan bahwa penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan penting bagi industri perbankan seiring semakin luasnya penggunaan teknologi digital dalam sistem transaksi dan layanan keuangan.
"Masing-masing perbankan harus memperkuat keamanan sibernya, apalagi dengan mekanisme digital yang ada sekarang," kata Airlangga.
Menurutnya, pemerintah terus mengimbau seluruh pelaku sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah antisipasi terhadap berbagai bentuk ancaman serangan siber.
Airlangga Ingatkan Ancaman Peretasan Sistem Perbankan
Airlangga menjelaskan bahwa serangan siber tidak hanya berpotensi mengganggu kegiatan operasional perbankan, tetapi juga dapat menyasar sistem komputer dan infrastruktur informasi nasional.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan ancaman siber secara global perlu menjadi perhatian serius karena serangan tersebut dapat digunakan untuk menguji kemampuan dan ketahanan sistem keamanan digital Indonesia.
"Kami juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hack itu secara global juga memang harus dijaga, karena itu secara global juga mereka mengetes kemampuan sistem kita," tutur Airlangga.
Pemerintah menilai peningkatan kewaspadaan dan penguatan sistem keamanan menjadi langkah penting untuk menjaga keandalan layanan perbankan di tengah perkembangan teknologi keuangan digital.
OJK Kirim Surat Peringatan kepada Direksi Bank
Secara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan industri perbankan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman serangan siber.
Dian menjelaskan bahwa pengawas teknologi informasi (TI) perbankan OJK telah berkoordinasi dengan personel teknologi informasi dari seluruh bank sejak Jumat (6/11/2026).
Koordinasi tersebut dilakukan menyusul peningkatan serangan siber dalam beberapa waktu terakhir yang memerlukan langkah antisipasi dari seluruh pelaku industri perbankan.
Selain melakukan koordinasi teknis, Dian mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada jajaran direksi bank mengenai pentingnya menjaga dan memperkuat keamanan siber.
Surat terbaru dikirimkan pada pekan sebelumnya dengan penekanan agar manajemen perbankan selalu dalam kondisi siaga terhadap peningkatan ancaman serangan digital.
"Saya juga sudah mengirimkan surat kepada direksi bank beberapa kali terkait keamanan siber ini, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi alert terkait peningkatan serangan cyber akhir-akhir ini, dan melakukan langkah-langkah preventif yang kita elaborate dalam surat saya itu," kata Dian dalam jawaban tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Melalui surat tersebut, OJK meminta seluruh bank melaksanakan langkah-langkah pencegahan secara teknis untuk meminimalkan risiko gangguan operasional maupun kerugian akibat serangan siber.
Bank Diminta Pantau Transaksi Mencurigakan dan Lakukan Simulasi Serangan
Salah satu langkah pencegahan yang diminta OJK adalah memperketat pemantauan terhadap transaksi-transaksi signifikan yang berlangsung melalui sistem perbankan.
Pemantauan tersebut bertujuan membantu bank mendeteksi aktivitas yang berpotensi menunjukkan adanya ancaman keamanan atau penyalahgunaan sistem transaksi.
OJK juga meminta perbankan melakukan penghentian sementara terhadap transaksi yang teridentifikasi memiliki pola anomali atau aktivitas tidak wajar.
Penghentian sementara dilakukan agar pihak bank dapat melaksanakan proses klarifikasi sebelum transaksi tersebut dilanjutkan.
Selain memperketat pengawasan transaksi, Dian mengingatkan bahwa industri perbankan wajib memenuhi ketentuan ketahanan digital atau digital resilience sebagai bagian dari pengelolaan risiko teknologi informasi.
Dalam ketentuan tersebut, bank diwajibkan melaksanakan penetration testing atau pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan kerentanan sistem keamanan teknologi informasi.
Perbankan juga harus melakukan simulasi serangan siber untuk menguji kesiapan sistem serta kemampuan penanganan ketika menghadapi ancaman keamanan digital.
Kewajiban lainnya adalah melaksanakan audit teknologi informasi atau audit TI untuk mengevaluasi keamanan, pengendalian, dan pengelolaan sistem yang digunakan dalam kegiatan operasional perbankan.
FortiGuard Catat 1,9 Juta Serangan Siber Diblokir dalam 24 Jam
Berdasarkan data dari dasbor peta ancaman langsung atau live threat map FortiGuard Labs yang diakses pada Senin (9/11/2026) pukul 15.02 WIB, tercatat sebanyak 1,9 juta serangan siber berhasil diblokir dalam kurun waktu 24 jam terakhir.
Data pemantauan tersebut menunjukkan laju serangan siber mencapai sekitar 22 serangan setiap detik selama periode pengamatan.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi tercatat menjadi kelompok industri yang paling banyak menjadi sasaran serangan siber.
Jumlah serangan yang menyasar ketiga sektor tersebut mencapai sekitar 999 ribu serangan dalam periode 24 jam.
Sektor teknologi menempati posisi berikutnya dengan jumlah serangan mencapai sekitar 421 ribu serangan selama periode yang sama.
Sementara itu, sektor pemerintahan juga menjadi sasaran dengan sekitar 101 ribu serangan siber yang tercatat dalam 24 jam pemantauan.
Data FortiGuard Labs tersebut menggambarkan tingginya aktivitas ancaman siber terhadap berbagai sektor strategis, terutama industri jasa keuangan yang semakin bergantung pada sistem teknologi informasi.
Pemerintah dan OJK Dorong Penguatan Ketahanan Digital Perbankan
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama OJK menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan dan penguatan sistem keamanan di seluruh industri perbankan.
Langkah tersebut mencakup pemantauan transaksi secara ketat, pengujian kerentanan sistem, simulasi serangan, serta pelaksanaan audit teknologi informasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
Penguatan keamanan siber juga menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan layanan keuangan digital di tengah meningkatnya risiko serangan terhadap infrastruktur teknologi informasi.
Melalui koordinasi dan penerapan langkah pencegahan tersebut, pemerintah dan OJK berharap industri perbankan mampu meningkatkan ketahanan sistem, menjaga keamanan transaksi, serta meminimalkan risiko gangguan operasional akibat serangan siber.
- Penulis :
- Arian Mesa
