Pantau - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mendorong pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan lahan milik pemerintah yang menganggur untuk dikembangkan menjadi kawasan industri guna menarik investasi.
Dorongan tersebut disampaikan Todotua dalam acara peresmian Desk Investasi Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Senin (9/11/2026).
Todotua meminta pemerintah daerah mulai mengidentifikasi lahan yang belum dimanfaatkan dengan luas minimal 50 hektare untuk disiapkan sebagai kawasan industri.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM siap memberikan dukungan, khususnya dalam pengurusan perizinan yang diperlukan untuk pengembangan kawasan tersebut.
"Daripada lahan-lahan milik pemerintah daerah yang menganggur, minimal ada 50 hektare, buka. Nanti urusan perizinan kawasannya semua urusan kami," katanya.
BKPM Siap Bantu Perizinan Kawasan Industri
Todotua menjelaskan bahwa pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha.
Menurutnya, pemerintah daerah cukup menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan, sedangkan proses perizinan pengembangan kawasan akan dibantu pemerintah pusat.
Keberadaan kawasan industri juga diharapkan dapat membantu mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan proyek investasi di tengah masyarakat.
Saat ini, BKPM telah menyediakan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) pada 36 kawasan industri dari total 181 kawasan industri yang tersebar di Indonesia.
Melalui fasilitas KLIK, pengelola kawasan industri dapat membantu pelayanan perizinan investasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga proses investasi menjadi lebih mudah.
Todotua juga menegaskan bahwa pengembangan kawasan investasi tidak harus terbatas pada sektor industri manufaktur, tetapi dapat disesuaikan dengan potensi ekonomi dan keunggulan masing-masing daerah.
Sejumlah sektor yang berpeluang dikembangkan melalui pendekatan kawasan tersebut meliputi perdagangan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hingga industri manufaktur.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan aset lahan yang selama ini belum dimanfaatkan untuk menciptakan peluang investasi baru.
Investasi Sumatera Utara Capai Rp37 Triliun hingga September 2026
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp37 triliun.
Capaian tersebut menempatkan Sumatera Utara pada peringkat ke-15 secara nasional dalam realisasi investasi selama sembilan bulan pertama tahun 2026.
Dari total investasi tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sekitar Rp22 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp14,9 triliun.
Sumatera Utara saat ini memiliki tiga kawasan industri serta satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang berlokasi di Kabupaten Simalungun.
Keberadaan kawasan industri dan KEK Sei Mangkei menjadi bagian dari infrastruktur pendukung pengembangan sektor manufaktur serta kegiatan hilirisasi di provinsi tersebut.
BKPM Nilai Potensi Investasi Sumatera Utara Masih Terbuka Luas
BKPM menilai peluang pengembangan investasi di Sumatera Utara masih terbuka luas seiring dengan berbagai potensi ekonomi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang investasi antara lain pariwisata, sumber daya alam, pelabuhan, serta pengembangan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Potensi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan jenis kawasan investasi yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan wilayah masing-masing.
Pengembangan kawasan investasi juga tidak harus berfokus pada pembangunan pabrik, tetapi dapat diarahkan pada kegiatan ekonomi lain yang memiliki prospek pertumbuhan.
Melalui pemanfaatan lahan menganggur milik pemerintah daerah, BKPM berupaya memperluas ketersediaan kawasan siap investasi sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam menarik investor.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi, memperkuat pengembangan ekonomi daerah, serta mendukung kegiatan hilirisasi di berbagai wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
