Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat peran Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk mengawasi pelaksanaan program perumahan sekaligus mencegah dan menindak penyimpangan anggaran di lingkungan kementerian.
Maruarar menegaskan pengawasan internal harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan pelanggaran hingga penindakan tegas terhadap setiap penyimpangan yang ditemukan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), bersamaan dengan peresmian kantor Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.
Penguatan pengawasan dilakukan seiring meningkatnya target dan anggaran program perumahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden, DPR, dan masyarakat.
Maruarar Minta Itjen Berani Tindak Penyimpangan Anggaran
Maruarar Sirait menegaskan Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan seluruh program Kementerian PKP berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, peningkatan anggaran dan target pembangunan perumahan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.
"Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program Kementerian PKP berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, peningkatan target dan anggaran program perumahan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan Presiden dan DPR yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik," ujar Maruarar.
Ia meminta jajaran pengawas internal tidak hanya menjalankan pemeriksaan administratif, tetapi juga memahami pelaksanaan program secara langsung.
Inspektorat Jenderal harus mampu mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan perumahan.
Maruarar juga menegaskan bahwa setiap indikasi pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Menteri PKP Soroti Risiko Mark Up dan Perjalanan Dinas Fiktif
Salah satu perhatian Menteri PKP adalah potensi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan kementerian.
Maruarar secara khusus mengingatkan jajaran Inspektorat Jenderal agar mencegah praktik penggelembungan anggaran atau mark up serta perjalanan dinas fiktif.
Ia meminta pengawasan dilakukan secara aktif untuk memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan peruntukannya.
Menurutnya, pengawas internal harus memiliki keberanian untuk mengungkap pelanggaran meskipun menghadapi tekanan atau intervensi.
“Inspektorat Jenderal harus memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian dalam menjalankan tugas pengawasan. Jangan takut menghadapi intervensi. Pencegahan harus berjalan, tetapi apabila ditemukan pelanggaran, penindakan juga harus dilakukan secara tegas. Kepercayaan Presiden dan DPR melalui peningkatan anggaran yang besar harus dijaga dengan memastikan setiap program Kementerian PKP berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.
Maruarar menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen dan pemenuhan persyaratan administratif.
Auditor juga perlu memahami kondisi di lapangan agar dapat menilai kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program.
Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Diresmikan
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar meresmikan kantor Inspektorat Jenderal Kementerian PKP sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal.
Peresmian kantor tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terhadap berbagai program kementerian.
Maruarar menegaskan penguatan kelembagaan harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para auditor.
Menurutnya, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai, memahami substansi program perumahan, serta bekerja secara objektif dan profesional.
Selain kemampuan teknis, integritas dan keberanian menjadi syarat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Jajaran Inspektorat Jenderal juga diharapkan mampu menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka ketika menemukan indikasi penyimpangan.
Auditor Diminta Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme
Maruarar turut mendengarkan masukan, usulan, dan pengalaman para auditor mengenai pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian PKP.
Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi langkah perbaikan dalam sistem pengawasan internal.
Ia menilai pengawasan yang efektif membutuhkan komunikasi antara Inspektorat Jenderal dan unit kerja terkait.
Komunikasi tersebut diperlukan agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dan permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Dengan meningkatnya tanggung jawab kementerian dalam menjalankan program perumahan, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menjaga kualitas tata kelola dan penggunaan anggaran negara.
Pengawasan Diperkuat untuk Pastikan Program Perumahan Tepat Sasaran
Maruarar menegaskan penguatan pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program perumahan nasional.
Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan kementerian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi menghambat pencapaian target penyediaan hunian layak.
"Melalui pengawasan yang kuat, profesional, dan berintegritas, Kementerian PKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program perumahan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
