
Pantau - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan berdasarkan persoalan dan karakteristik masing-masing sektor industri untuk menjaga momentum pertumbuhan industri nasional yang mencapai 5,87 persen pada triwulan III 2026.
Sarmuji mengatakan penyusunan kebijakan harus berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi pelaku usaha agar langkah pemerintah mampu menjawab kebutuhan dunia industri secara tepat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah pertemuannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan langsung persoalan pelaku industri sebelum merumuskan kebijakan untuk menghindari solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sektor terkait.
Menperin Tekankan Kebijakan Berdasarkan Persoalan Industri
Sarmuji menilai setiap sektor industri memiliki tantangan dan karakteristik berbeda sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang sesuai.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan industri hanya berdasarkan sudut pandang kementerian.
"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji.
Melalui dialog dengan pelaku usaha, pemerintah berupaya memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai hambatan yang dihadapi sektor industri.
Sarmuji berharap komunikasi tersebut menghasilkan kebijakan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing bidang usaha.
“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.
Industri Pengolahan Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Dalam pertemuan bersama Apindo, Sarmuji juga memaparkan perkembangan kinerja industri pengolahan nasional yang menunjukkan pertumbuhan positif.
Pada triwulan III 2026, sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan sebesar 5,87 persen secara tahunan.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,47 persen.
Industri pengolahan juga memberikan kontribusi sebesar 19,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDB mencapai Rp1.295,5 triliun pada triwulan III 2026.
Kinerja tersebut menjadi salah satu indikator yang disampaikan pemerintah dalam upaya mempertahankan pertumbuhan industri nasional.
Investasi Industri Pengolahan Capai Rp246,9 Triliun
Selain pertumbuhan produksi, sektor industri pengolahan mencatat realisasi investasi sebesar Rp246,9 triliun pada triwulan III 2026.
Nilai investasi tersebut setara dengan 46,70 persen dari total investasi nasional pada periode yang sama.
Dari sisi ketenagakerjaan, industri pengolahan menyerap sebanyak 20,04 juta pekerja berdasarkan data Mei 2026.
Sementara itu, nilai ekspor industri pengolahan sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 182,83 miliar dolar AS.
Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 82,64 persen terhadap total ekspor nasional.
Sebanyak 14 Subsektor Industri Catat Pertumbuhan Positif
Pertumbuhan industri pengolahan juga tercermin dari kinerja sebagian besar subsektor pada triwulan III 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan Sarmuji, sebanyak 14 dari 15 subsektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan positif.
Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan terjadi pada hampir seluruh subsektor yang tercatat dalam periode tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha untuk mempertahankan capaian tersebut.
Sarmuji juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap persoalan industri menjadi dasar dalam menentukan solusi dan langkah kebijakan pemerintah.
- Penulis :
- Aditya Yohan




