Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengkaji rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Pramono mengatakan keputusan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di lingkungan Pemprov DKI Jakarta belum ditetapkan karena pihaknya masih menunggu keputusan final.
"Untuk PPPK, nanti kami kaji, ya, karena belum, keputusannya tentunya kami masih menunggu secara final," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah pegawai yang berpotensi diangkat maupun jenis profesi yang akan mendapatkan perubahan status kepegawaian tersebut.
Rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang mencakup berbagai kelompok profesi di lingkungan pemerintahan.
Pemprov DKI Jakarta Belum Tetapkan Jumlah PPPK yang Akan Diangkat
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih membutuhkan kajian sebelum menentukan langkah terkait perubahan status PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu.
Hingga Selasa (10/11/2026), pemerintah provinsi belum mengumumkan jumlah pegawai yang akan diusulkan atau ditetapkan untuk mengikuti kebijakan tersebut.
Pemprov DKI Jakarta juga belum merinci kelompok profesi yang berpotensi mendapatkan perubahan status kepegawaian.
Pernyataan Pramono tersebut disampaikan setelah pemerintah pusat mengumumkan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai awal 2027.
Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan di Jakarta masih menunggu kejelasan keputusan dan hasil kajian pemerintah daerah.
Pemerintah Pusat Putuskan PPPK Paruh Waktu Diangkat Mulai 1 Januari 2027
Sementara itu, pemerintah pusat telah memutuskan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan terkait pelaksanaan kebijakan kepegawaian.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo.
Menurutnya, keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi antara pemerintah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Rapat tersebut bertujuan memfinalisasi kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas pemerintah bersama DPR pada Agustus 2026.
Dalam kesepakatan awal, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu difokuskan pada tenaga guru yang dijadwalkan mendapatkan perubahan status pada 2027.
Namun, setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, pemerintah dan DPR sepakat memperluas cakupan kebijakan tersebut ke berbagai kelompok profesi.
Guru, Dosen, Tenaga Medis hingga Satpol PP Masuk Kebijakan Pengangkatan
Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak lagi terbatas pada tenaga pendidik di sekolah.
Pemerintah memutuskan memperluas cakupan kebijakan tersebut kepada sejumlah profesi yang bekerja di berbagai sektor pelayanan publik.
Kelompok profesi yang disebutkan meliputi guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Perluasan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR setelah melakukan pembahasan mengenai kebutuhan perubahan status kepegawaian lintas profesi.
Selain pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga menyatakan akan memberikan kesempatan kepada pegawai berstatus PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kebijakan tersebut membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti proses seleksi CPNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemprov DKI Jakarta Tunggu Keputusan Final Pengangkatan PPPK
Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan rencana pelaksanaan kebijakan pada awal 2027, Pemprov DKI Jakarta belum mengumumkan keputusan mengenai penerapannya di lingkungan pemerintah daerah.
Pramono menyatakan pihaknya masih akan mengkaji rencana tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Belum ada rincian resmi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai jumlah PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi penuh waktu maupun pembagian berdasarkan profesi.
Sementara itu, keputusan pemerintah pusat menjadi dasar rencana perubahan status PPPK paruh waktu yang mencakup berbagai profesi mulai 1 Januari 2027.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
