Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Sumatera Utara.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tertanggal 4 November 2026 tentang pemberian izin penggabungan kedua BPR Syariah.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, menyampaikan bahwa penggabungan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat industri perbankan syariah, khususnya pada segmen Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Pernyataan tersebut disampaikan Triyoga melalui keterangan resmi di Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).
"Penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah," ujar Triyoga.
OJK Dorong Penguatan Modal dan Efisiensi Operasional BPR Syariah
Triyoga menjelaskan bahwa penggabungan kedua BPR Syariah merupakan inisiatif dari masing-masing lembaga untuk memperkuat struktur keuangan dan mengembangkan kegiatan usaha secara lebih optimal.
Melalui penggabungan tersebut, kedua bank diharapkan dapat mengintegrasikan sumber daya dan kegiatan operasional guna mendukung pertumbuhan usaha yang lebih efektif dan efisien.
Salah satu tujuan utama penggabungan adalah memenuhi ketentuan modal inti minimum yang berlaku bagi industri perbankan sekaligus meningkatkan kemampuan bank dalam menghadapi persaingan.
Selain memperkuat permodalan, penggabungan juga diarahkan untuk memperluas wilayah operasional agar layanan keuangan berbasis prinsip syariah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
OJK menekankan bahwa penguatan modal dan pengembangan usaha harus tetap memperhatikan efektivitas serta efisiensi pengelolaan kegiatan operasional bank.
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi perhatian regulator untuk memastikan BPR Syariah hasil penggabungan dapat menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan bertanggung jawab.
Selain itu, OJK meminta penguatan manajemen risiko agar bank mampu mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan berbagai risiko yang muncul dari kegiatan operasional maupun penyaluran pembiayaan.
Aspek kepatuhan terhadap ketentuan perbankan juga harus diperkuat guna mendukung keberlanjutan usaha dan menjaga kesehatan lembaga keuangan.
Penggabungan Belum Efektif, Masih Menunggu Persetujuan Menteri Hukum
Meski izin penggabungan telah diberikan OJK, proses penyatuan kedua BPR Syariah tersebut belum otomatis berlaku efektif.
OJK menjelaskan bahwa penggabungan baru akan berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan.
Persetujuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah seluruh persyaratan hukum terpenuhi, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita akan menjadi entitas penerima penggabungan PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan.
Dengan demikian, pelaksanaan penggabungan masih bergantung pada penyelesaian tahapan administrasi dan persetujuan hukum yang dipersyaratkan.
Aset BPR Syariah Amanah Insan Cita Diproyeksikan Lampaui Rp28 Miliar
Berdasarkan proyeksi setelah penggabungan, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita diperkirakan memiliki total aset lebih dari Rp28 miliar.
Selain peningkatan aset, bank hasil penggabungan juga diproyeksikan memiliki modal inti lebih dari Rp6 miliar.
Penguatan modal inti tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mengembangkan kegiatan usaha sekaligus memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan regulator.
Dari sisi kecukupan modal, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita diproyeksikan mencatat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Rasio KPMM merupakan indikator untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menghadapi berbagai risiko yang timbul dari kegiatan operasional dan penyaluran pembiayaan.
Proyeksi rasio KPMM di atas 40 persen mencerminkan posisi permodalan yang diharapkan semakin kuat setelah proses penggabungan selesai.
Dengan struktur permodalan yang lebih besar, BPR Syariah Amanah Insan Cita diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan produk pembiayaan dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah.
Penggabungan tersebut juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi kegiatan operasional.
Selain pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat diperkuat melalui penggabungan kedua bank.
Layanan Perbankan Syariah Ditargetkan Meluas hingga Mandailing Natal
Dari sisi wilayah pelayanan, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita diharapkan mampu memperluas jangkauan operasional hingga Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Perluasan tersebut menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan pembiayaan berbasis prinsip syariah.
OJK menilai penggabungan kedua bank sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri BPR dan BPR Syariah yang terus didorong untuk memperkuat struktur perbankan nasional.
Konsolidasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kapasitas usaha, dan memperkuat kemampuan lembaga keuangan dalam menghadapi persaingan industri.
Selain konsolidasi, OJK juga mendorong transformasi BPR dan BPR Syariah agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan nasabah, serta perubahan lingkungan bisnis.
Melalui kebijakan tersebut, OJK menargetkan terbentuknya industri BPR dan BPR Syariah yang sehat, efisien, kompetitif, serta memiliki daya tahan yang kuat.
Dengan persetujuan penggabungan ini, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas akses pembiayaan syariah bagi masyarakat setelah seluruh persyaratan hukum terpenuhi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
