Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menggelar akad massal sebanyak 71 ribu rumah subsidi pada 17 Desember 2027 dengan lokasi kegiatan utama di Malang, Jawa Timur, sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian layak dan terjangkau.
Kegiatan tersebut akan mencakup rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui dukungan program pembiayaan perumahan pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyampaikan rencana tersebut kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Maruarar mengatakan pihaknya berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri kegiatan akad massal rumah subsidi tersebut di Malang.
"Tanggal 17 Desember, kami akan mengundang Pak Presiden di Malang untuk akad rumah subsidi sebanyak 71 ribu rumah di berbagai titik Indonesia," kata Maruarar.
Akad Massal 71 Ribu Rumah Subsidi Ditargetkan Cetak Rekor Baru
Maruarar menjelaskan bahwa pelaksanaan akad massal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyaluran rumah subsidi kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas pembiayaan perumahan.
Program tersebut berkaitan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan kepemilikan rumah.
Menurut Maruarar, kegiatan akad massal yang direncanakan berlangsung pada 17 Desember 2027 diharapkan mampu mencatatkan rekor baru dalam penyaluran rumah subsidi sejak program tersebut dilaksanakan pada 2010.
Pemerintah menargetkan capaian penyaluran rumah subsidi melalui kegiatan tersebut dapat melampaui pencapaian yang telah diraih selama 16 tahun sebelumnya.
"Mudah-mudahan tahun ini akan membuat sejarah lebih besar dari 16 tahun sebelumnya," ujar dia.
Rencana akad massal tersebut juga menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
Pemerintah Siapkan Kredit Program Perumahan Rp9 Triliun
Selain memaparkan rencana akad massal rumah subsidi, Maruarar menyampaikan dukungan pembiayaan pemerintah melalui Kredit Program Perumahan yang menyasar sejumlah sektor usaha terkait pembangunan dan penyediaan hunian.
Pemerintah mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp5 triliun untuk sektor pengembangan perumahan guna mendukung aktivitas pelaku usaha yang berperan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat.
Sementara itu, pedagang bahan bangunan memperoleh alokasi pembiayaan sebesar Rp3 triliun untuk menunjang kegiatan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan material pembangunan maupun renovasi rumah.
Pemerintah juga menyediakan alokasi sebesar Rp1 triliun bagi penyedia jasa konstruksi untuk mendukung aktivitas usaha dalam pembangunan perumahan.
Dengan demikian, total alokasi Kredit Program Perumahan untuk ketiga sektor tersebut mencapai Rp9 triliun, yang mencakup pengembangan perumahan, perdagangan bahan bangunan, dan jasa konstruksi.
Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan usaha di sektor perumahan sekaligus mendorong peningkatan penyediaan hunian bagi masyarakat.
Pembiayaan Perumahan Mencakup Renovasi hingga Pembangunan 116 Ribu Rumah
Selain memberikan dukungan kepada pelaku usaha, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan masyarakat melalui program renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
Dalam pemaparannya, Maruarar menyebutkan bahwa pembiayaan perumahan mencakup kebutuhan renovasi sekitar 95 ribu rumah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Pemerintah juga mencakup pembiayaan pembelian sekitar 11 ribu rumah sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat memperoleh kepemilikan hunian.
Sementara itu, dukungan pembiayaan pembangunan rumah mencakup sekitar 10 ribu unit untuk membantu memenuhi kebutuhan penyediaan tempat tinggal.
Berdasarkan ketiga kategori tersebut, jumlah rumah yang tercakup dalam program pembiayaan renovasi, pembelian, dan pembangunan mencapai sekitar 116 ribu unit.
Dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan nilai penyaluran pembiayaan sekitar Rp6,7 triliun, menjadi yang terbesar di antara tiga provinsi yang disebutkan Menteri PKP.
Selanjutnya, Jawa Timur mencatatkan nilai penyaluran sebesar Rp4,8 triliun, sedangkan Jawa Barat mencapai Rp4,6 triliun.
Jika digabungkan, nilai penyaluran pembiayaan pada ketiga provinsi tersebut mencapai sekitar Rp16,1 triliun.
Menteri PKP Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Perbankan
Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak agar penyalurannya dapat berjalan secara optimal.
"Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah," kata Menteri Ara.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, lembaga perbankan, regulator, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam memastikan pembiayaan perumahan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Program tersebut juga diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor perumahan, perdagangan bahan bangunan, serta jasa konstruksi.
Selain memperluas akses kepemilikan rumah, pembiayaan perumahan diharapkan mampu membuka peluang usaha baru melalui kegiatan pembangunan, renovasi, dan penyediaan hunian di berbagai daerah.
Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas tempat tinggal dan perluasan kepemilikan rumah layak sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan berbagai program pembiayaan tersebut.
Melalui rencana akad massal 71 ribu rumah subsidi pada 17 Desember 2027 di Malang serta dukungan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, Kementerian PKP berharap dapat meningkatkan penyaluran rumah subsidi, memperkuat sektor perumahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
