Pantau - Pemerintah Indonesia memperkuat reformasi pasar modal nasional untuk melindungi aset masyarakat yang diinvestasikan di bursa saham sekaligus meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa pasar modal kini memiliki peran penting sebagai sarana investasi dan penyimpanan aset masyarakat, bukan sekadar tempat perusahaan memperoleh pendanaan.
Menurutnya, pergerakan harga saham di bursa dapat memberikan dampak langsung terhadap nilai kekayaan masyarakat yang telah menempatkan dananya pada instrumen pasar modal.
"Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," kata Dradjad di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pemerintah Siapkan Tiga Fokus Utama Reformasi Pasar Modal
Komitmen reformasi tersebut dibahas dalam pertemuan konsultatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama sejumlah lembaga dan pelaku industri pasar modal pada Kamis (12/11/2026).
Pertemuan itu melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perwakilan perusahaan tercatat.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah mengidentifikasi tiga aspek utama yang menjadi prioritas reformasi pasar modal nasional.
Ketiga aspek itu mencakup peningkatan nilai perusahaan (corporate value), penguatan penegakan aturan (enforcement), serta peningkatan edukasi dan literasi pasar modal kepada masyarakat.
Langkah tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem investasi yang lebih kredibel sekaligus memperkuat perlindungan terhadap investor.
Tata Kelola Emiten Diperkuat, Pemerintah Pelajari Reformasi Jepang dan Korea Selatan
Pada aspek peningkatan nilai perusahaan, pemerintah mendorong penguatan tata kelola perusahaan tercatat atau emiten agar mampu menciptakan nilai investasi yang lebih baik.
Pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan modal (capital efficiency) untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan di pasar saham.
Dalam menjalankan reformasi tersebut, pemerintah mengacu pada praktik pembenahan tata kelola perusahaan yang telah diterapkan di Jepang dan Korea Selatan.
Selain perbaikan tata kelola, pemerintah menghimpun berbagai masukan terkait kebijakan sektor ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan tercatat.
Sejumlah kebijakan yang menjadi perhatian meliputi perpajakan, bea masuk, serta pengembangan energi hijau sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dunia usaha.
Berbagai usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dukungan lebih menyeluruh bagi pasar modal nasional.
Penegakan Aturan Pasar Modal Didorong Lebih Cepat dan Transparan
Selain peningkatan nilai perusahaan, pemerintah memberikan perhatian terhadap penguatan pengawasan dan penegakan aturan di pasar modal.
Pemerintah menilai penanganan berbagai persoalan serta tindak lanjut keputusan di sektor pasar modal perlu dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Penguatan komunikasi kepada publik juga menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui langkah pengawasan dan keputusan yang telah diambil oleh otoritas terkait.
Transparansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan investor dan proses penegakan aturan yang berlaku.
Pemerintah juga menempatkan edukasi dan literasi pasar modal sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aktivitas investasi.
Dradjad Tegaskan Negara Berupaya Menjaga Nilai Aset Investor
Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa pemerintah kini memandang pasar modal sebagai salah satu sarana masyarakat menyimpan dan mengembangkan kekayaannya.
Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan langkah maksimal untuk menjaga nilai aset masyarakat yang telah diinvestasikan di bursa.
“Kami melihat pasar modal ini bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” ujar Dradjad.
Pernyataan tersebut menegaskan perhatian pemerintah terhadap perlindungan investor, termasuk masyarakat yang menjadikan saham sebagai salah satu instrumen investasi.
Pemerintah Buka Ruang Masukan Investor Asing
Dalam upaya memperkuat reformasi pasar modal, pemerintah juga membuka kesempatan bagi investor asing untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi ketika berinvestasi di Indonesia.
Dradjad mengundang investor internasional memberikan masukan mengenai kebijakan maupun persoalan yang dinilai memengaruhi aktivitas investasi di pasar modal nasional.
Pemerintah menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan OJK, BEI, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti berbagai masukan tersebut.
Melalui koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan pelaku pasar, pemerintah berupaya memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap aset masyarakat yang telah diinvestasikan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
