Pantau - Pemerintah Indonesia tengah merampungkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) untuk memastikan ketertelusuran produk minyak sawit dari perkebunan hingga ekspor sekaligus memenuhi standar keberlanjutan perdagangan internasional.
Sistem tersebut ditargetkan mulai beroperasi sebelum pemberlakuan Regulasi Antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 30 Desember 2026.
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan pengembangan SI-ISPO merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan transparansi rantai pasok dan memperkuat daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.
Hal tersebut disampaikan Dida dalam konferensi The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (13/11/2026).
SI-ISPO Dirancang untuk Memenuhi Standar Antideforestasi Uni Eropa
Dida Gardera menjelaskan bahwa SI-ISPO dikembangkan dengan mengacu pada persyaratan EUDR yang mengatur perdagangan komoditas terkait deforestasi.
Melalui sistem tersebut, produsen sawit Indonesia dan pembeli internasional diharapkan dapat mengakses informasi rantai pasok yang andal dan dapat diverifikasi.
Ketertelusuran tersebut mencakup asal bahan baku dari perkebunan hingga produk memasuki pasar ekspor.
"Sistem tersebut hampir final, bila sertifikasi ISPO sudah diperoleh, berarti produk sawit tersebut berasal dari lahan yang 'clear and clean', dapat ditelusuri, dan diproduksi secara berkelanjutan," ujar Dida.
Menurutnya, penerapan sistem informasi yang terintegrasi menjadi penting untuk memastikan produk sawit Indonesia memenuhi tuntutan pasar internasional.
Pemerintah juga berupaya memastikan penguatan standar keberlanjutan tidak menghambat keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok global.
Pemerintah Perluas Sertifikasi ISPO hingga Industri Hilir dan Bioenergi
Dida menyampaikan bahwa sistem sertifikasi ISPO telah diterapkan sejak 2011 dan terus mengalami penyempurnaan.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memperbarui skema ISPO dengan tiga perubahan utama.
Perubahan pertama adalah perluasan cakupan sertifikasi yang sebelumnya berfokus pada sektor perkebunan atau hulu.
Dalam ketentuan terbaru, sertifikasi ISPO juga mencakup industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit.
Perubahan kedua berkaitan dengan dukungan pembiayaan sertifikasi bagi petani kecil.
Pemerintah menanggung penuh biaya sertifikasi ISPO bagi petani kecil melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber pendanaan sah lainnya.
Sementara itu, perubahan ketiga mewajibkan ketertelusuran seluruh produk sawit melalui sistem informasi yang menghubungkan kegiatan produksi dari hulu hingga hilir.
Dengan kebijakan tersebut, setiap produk sawit diharapkan dapat ditelusuri kembali ke sumber perkebunan yang memenuhi persyaratan keberlanjutan.
Petani Swadaya Kelola 42 Persen Lahan Sawit Nasional
Pemerintah mencatat sektor kelapa sawit masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan memenuhi standar perdagangan internasional.
Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan produktivitas petani swadaya yang mengelola sekitar 42 persen lahan kelapa sawit di Indonesia.
Selain itu, ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya tuntutan keberlanjutan dari pasar global.
Dida menekankan bahwa kebijakan sertifikasi dan ketertelusuran harus mempertimbangkan kemampuan petani kecil agar mereka tetap dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional.
"Kita harus memiliki kebijakan afirmatif agar petani kecil tetap berperan dalam produksi sawit di rantai pasok global,” katanya.
Dukungan pembiayaan sertifikasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi beban petani kecil dalam memenuhi persyaratan ISPO.
Penguatan sistem informasi juga diharapkan membantu pelaku usaha memperoleh data asal produk secara lebih terstruktur.
BPDP Tunjuk Sucofindo sebagai Operator Sistem SI-ISPO
Dalam pelaksanaan SI-ISPO, pemerintah menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk mengelola sistem informasi tersebut.
Melalui proses lelang terbuka, BPDP menunjuk PT Sucofindo sebagai operator SI-ISPO.
Sistem tersebut dirancang untuk melayani berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, penjual, dan pembeli produk sawit.
Layanan SI-ISPO juga ditujukan bagi pengguna di dalam maupun luar negeri yang membutuhkan informasi mengenai ketertelusuran produk.
Sejumlah kementerian dan lembaga telah menerbitkan aturan turunan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Instansi yang terlibat meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Standardisasi Nasional, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Badan Informasi Geospasial juga telah menerbitkan pedoman berbagi data geospasial dalam hubungan luar negeri untuk mendukung kebutuhan informasi terkait asal produk.
Pemerintah Targetkan Hampir Seluruh Data Sawit Terintegrasi pada 2029
Dida menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan hampir 100 persen data pemangku kepentingan sektor sawit dapat dihimpun melalui sistem pada 2029.
Target tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola industri sawit nasional agar lebih transparan dan mampu memenuhi persyaratan pasar internasional.
Menurut Dida, pengembangan sistem ketertelusuran menjadi penting mengingat besarnya kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian Indonesia.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III/2026.
Sementara itu, subsektor perkebunan disebut menyumbang 5,15 persen terhadap produk domestik bruto nasional dengan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar.
Pemerintah berharap SI-ISPO dapat meningkatkan penerimaan minyak sawit Indonesia di pasar internasional tanpa mengesampingkan kepentingan petani kecil.
"Tujuan kami adalah memperkuat penerimaan pasar global dan daya saing sawit Indonesia, sembari tetap memastikan petani kecil terlibat," katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
