Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran belanja negara sebesar Rp945 triliun untuk periode November hingga Desember 2026 guna mempercepat penyelesaian berbagai program prioritas pemerintah menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip efisiensi.
Arahan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” kata Suahasil.
Pemerintah menekankan bahwa percepatan belanja harus tetap memperhatikan ketepatan penggunaan anggaran agar setiap pengeluaran negara memberikan manfaat sesuai program yang telah direncanakan.
Realisasi Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun hingga Oktober 2026
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau setara 78 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jumlah tersebut meningkat 15,6 persen secara tahunan atau year on year dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.343,6 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun serta belanja non-kementerian dan lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp653,6 triliun atau setara 94,3 persen dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar anggaran transfer ke daerah telah disalurkan hingga akhir Oktober.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menuntaskan program prioritas yang masih berjalan dalam dua bulan terakhir tahun anggaran.
Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun
Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.064 triliun atau tumbuh 20,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara terperinci, penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau setara 79,5 persen dari target yang ditetapkan.
Di luar perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,8 triliun.
Realisasi PNBP tersebut mengalami pertumbuhan 37 persen secara tahunan dan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
Suahasil menjelaskan peningkatan PNBP didukung oleh sejumlah sumber penerimaan, termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.
“PNBP sudah di atas target dan ini karena beberapa penerimaan negara bukan pajak termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia,” kata Suahasil.
Pemerintah Targetkan Tambahan Pendapatan Rp590,1 Triliun hingga Akhir Tahun
Selain menyiapkan belanja negara sebesar Rp945 triliun, Kementerian Keuangan juga menetapkan sasaran penerimaan negara untuk periode November hingga Desember 2026.
Pemerintah menargetkan tambahan pendapatan sebesar Rp590,1 triliun dalam dua bulan terakhir tahun anggaran.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak ditargetkan menyumbang sekitar Rp514 triliun.
Target tersebut menjadi perhatian bagi jajaran pengelola penerimaan negara, termasuk sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP.
“Untuk November—Desember 2026, seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai, dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun,” kata Suahasil.
Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memastikan belanja prioritas dapat direalisasikan sesuai kebutuhan hingga akhir Desember 2026.
Kemenkeu Tekankan Efisiensi Penggunaan Anggaran Negara
Suahasil menegaskan bahwa besarnya anggaran yang disiapkan untuk dua bulan terakhir tidak berarti pemerintah dapat melakukan pengeluaran tanpa mempertimbangkan manfaat dan efisiensi.
Kementerian Keuangan meminta seluruh instansi pemerintah memastikan penggunaan anggaran tetap terarah pada program yang telah menjadi prioritas.
Percepatan belanja juga perlu dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan kegiatan agar anggaran negara tidak hanya terserap, tetapi memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan program.
Dengan realisasi belanja mencapai 78 persen hingga Oktober, pemerintah masih memiliki sejumlah agenda pengeluaran yang harus diselesaikan menjelang penutupan tahun anggaran.
Kemenkeu berharap percepatan belanja sebesar Rp945 triliun pada November hingga Desember 2026 dapat mendukung penyelesaian program pemerintah sekaligus menjaga efektivitas pengelolaan keuangan negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
