Pantau - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun hingga 31 Oktober 2026 atau tumbuh 24,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penyerapan anggaran diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut telah mencapai 74,4 persen dari target belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Data tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Suahasil memperkirakan belanja kementerian dan lembaga akan mengalami percepatan pada Desember karena sejumlah pekerjaan yang telah berjalan memasuki tahap penyelesaian pembayaran.
"Beberapa belanja kementerian/lembaga ini akan mengalami akselerasi penyerapan di bulan Desember karena memang biasanya kontraknya sudah jalan, pekerjaannya sudah jalan, pembayarannya diselesaikan pada bulan Desember," ujarnya.
Belanja Barang Capai Rp543,3 Triliun, Program MBG Serap Rp173,21 Triliun
Berdasarkan jenis pengeluaran, realisasi belanja barang pemerintah pusat mencapai Rp543,3 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Anggaran tersebut mencakup pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kementerian Keuangan mencatat program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Sementara itu, realisasi belanja pegawai mencapai Rp320,4 triliun.
Belanja pegawai digunakan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), penyesuaian tunjangan di sejumlah kementerian dan lembaga, serta tunjangan profesi guru non-ASN.
Pengeluaran tersebut menjadi bagian dari belanja pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program dan pelayanan publik.
Belanja Modal Rp248,6 Triliun untuk Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Kementerian Keuangan juga melaporkan realisasi belanja modal sebesar Rp248,6 triliun hingga Oktober 2026.
Anggaran tersebut terutama diarahkan untuk mendukung pembangunan konektivitas dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui belanja modal mencakup pembangunan jaringan irigasi serta pengadaan peralatan dan mesin.
Pembangunan jaringan irigasi menjadi salah satu kegiatan yang mendukung kebutuhan infrastruktur sektor pertanian.
Pemerintah juga menggunakan belanja modal untuk menyediakan sarana pendukung pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Bantuan Sosial Capai Rp124,9 Triliun, Subsidi Rp415,8 Triliun
Selain belanja barang dan modal, pemerintah merealisasikan belanja bantuan sosial reguler sebesar Rp124,9 triliun hingga Oktober 2026.
Realisasi tersebut meningkat 6,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Anggaran bantuan sosial antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai.
Sementara itu, pembayaran pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan Polri telah mencapai Rp159,8 triliun.
Pemerintah juga merealisasikan subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi sebesar Rp415,8 triliun.
Belanja subsidi dan kompensasi tersebut diarahkan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Transfer ke Daerah Tembus Rp653,2 Triliun
Di luar belanja pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mencatat penyaluran transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp653,2 triliun hingga Oktober 2026.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 90 persen dari pagu terbaru TKD sebesar Rp726,3 triliun.
Realisasi transfer ke daerah menjadi bagian dari pengeluaran APBN yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Dengan capaian tersebut, sebagian besar alokasi TKD tahun anggaran 2026 telah tersalurkan hingga akhir Oktober.
Belanja Negara Rp2.997,2 Triliun, APBN Defisit Rp379,3 Triliun
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Angka tersebut setara dengan 78 persen dari pagu APBN 2026 dan tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target tahun anggaran 2026.
Realisasi pendapatan tersebut meningkat 23,9 persen secara tahunan.
Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil menyampaikan bahwa kondisi APBN hingga akhir Oktober 2026 masih berada dalam koridor perencanaan fiskal pemerintah.
Menurutnya, pengelolaan APBN tetap solid dengan keseimbangan primer yang positif dan defisit yang terkendali.
Pemerintah selanjutnya memperkirakan penyerapan belanja kementerian dan lembaga akan meningkat pada Desember seiring penyelesaian pembayaran berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
