Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanggulangan bencana nasional mencapai Rp33,69 triliun hingga 10 November 2026 dari total pagu Rp59,35 triliun, dengan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana pada akhir 2025.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran tersebut juga mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta wilayah lainnya.
Data tersebut dipaparkan dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan total pagu dan realisasi tersebut, tingkat penyerapan anggaran penanggulangan bencana telah mencapai sekitar 56,77 persen.
Pemulihan Sumatera Utara dan Sekitarnya Dianggarkan Rp50,84 Triliun
Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran Rp50,84 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana pada akhir 2025.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemulihan melalui kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dari total alokasi tersebut, sebesar Rp30,9 triliun diperuntukkan bagi pelaksanaan rencana induk kementerian dan lembaga.
Pemerintah juga menyediakan Rp8,5 triliun untuk kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu, tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun dialokasikan bagi wilayah terdampak bencana.
Pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Realisasi Pemulihan Sumatera Capai Rp30,78 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera mencapai Rp30,78 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat anggaran sebesar Rp20,06 triliun yang direncanakan terserap pada November dan Desember 2026.
Suahasil berharap kementerian, lembaga, dan pihak terkait dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan pemulihan selama dua bulan terakhir tahun anggaran.
Namun, percepatan penyerapan anggaran tetap harus memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan serta prinsip efisiensi.
"Kami berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini," kata Suahasil.
Pemerintah menargetkan sisa anggaran tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Pemerintah Alokasikan Rp5,11 Triliun untuk Penanganan Karhutla
Selain pemulihan wilayah Sumatera, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1,17 triliun.
Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran penanganan karhutla mencapai sekitar 22,90 persen dari total alokasi.
Suahasil menjelaskan bahwa anggaran tersebut tersebar pada tujuh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Alokasi tersebut juga mencakup dana siap pakai yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pendanaan penanganan karhutla menjadi salah satu komponen dalam anggaran penanggulangan bencana yang disiapkan pemerintah sepanjang 2026.
Anggaran Penanganan Bencana NTT Terserap Rp320 Miliar
Kementerian Keuangan turut melaporkan perkembangan anggaran penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp970 miliar untuk kebutuhan penanganan bencana di provinsi tersebut.
Dari total alokasi itu, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp320 miliar.
Angka tersebut setara dengan sekitar 32,99 persen dari pagu yang disediakan.
Sementara itu, sisa anggaran penanganan bencana NTT berdasarkan data tersebut mencapai sekitar Rp650 miliar.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat selisih Rp25,66 triliun antara pagu dan realisasi anggaran penanggulangan bencana nasional hingga 10 November 2026.
Pemerintah menekankan pentingnya percepatan penggunaan anggaran sesuai prioritas, khususnya untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
