Pantau - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026, dengan prioritas percepatan pencairan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya.
Kebijakan percepatan restitusi tersebut dilakukan untuk membantu menjaga likuiditas perusahaan, mendukung kelancaran kegiatan operasional, serta mempertahankan aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pencairan restitusi bagi sektor usaha yang membutuhkan dukungan arus kas.
“Kami mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya,” kata Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Dari total restitusi yang telah dicairkan hingga akhir Oktober 2026, pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pelaku UMKM mencapai Rp7,14 triliun yang disalurkan kepada 125.375 wajib pajak.
Sementara itu, realisasi restitusi bagi industri padat karya mencapai Rp4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak atau setara dengan 92,1 persen dari total permohonan.
Restitusi Pajak UMKM Meningkat 86,5 Persen, Pencairan Capai Rp604,91 Miliar per Bulan
DJP mencatat percepatan pencairan restitusi pajak bagi pelaku UMKM pada periode September hingga Oktober 2026 dibandingkan empat bulan sebelumnya.
Rata-rata pencairan restitusi UMKM selama September hingga Oktober 2026 mencapai Rp604,91 miliar per bulan, meningkat 86,5 persen dibandingkan periode Mei hingga Agustus 2026.
Pada periode Mei hingga Agustus 2026, rata-rata pencairan restitusi pajak UMKM tercatat sebesar Rp324,33 miliar per bulan.
Peningkatan tersebut menunjukkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pelaku UMKM dalam dua bulan terakhir dibandingkan periode sebelumnya.
Secara keseluruhan, restitusi pajak UMKM yang telah direalisasikan hingga Oktober 2026 mencapai Rp7,14 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 125.375 wajib pajak.
Percepatan pencairan tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM menjaga ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan mempertahankan keberlangsungan kegiatan usaha.
Pengembalian pajak yang lebih cepat juga diharapkan dapat memperlancar arus kas pelaku usaha sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Restitusi Industri Padat Karya Capai Rp4,9 Triliun, Sisa Rp418 Miliar Ditargetkan Cair Tahun Ini
Selain UMKM, DJP memprioritaskan percepatan pencairan restitusi bagi industri padat karya yang memiliki peran penting dalam menjaga kegiatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Hingga Oktober 2026, realisasi restitusi pajak industri padat karya mencapai Rp4,9 triliun yang telah disalurkan kepada 2.767 wajib pajak.
Jumlah tersebut setara dengan 92,1 persen dari total permohonan restitusi industri padat karya yang tercatat.
DJP juga mencatat peningkatan rata-rata pencairan restitusi industri padat karya pada September hingga Oktober 2026 sebesar 55,8 persen dibandingkan periode Mei hingga Agustus 2026.
Rata-rata pencairan restitusi industri padat karya pada September hingga Oktober mencapai Rp363,27 miliar per bulan, meningkat dari Rp233,21 miliar per bulan pada Mei hingga Agustus 2026.
Bimo mengungkapkan bahwa masih terdapat permohonan restitusi industri padat karya senilai Rp418 miliar yang belum diselesaikan hingga akhir Oktober 2026.
Pemerintah menargetkan penyelesaian sisa permohonan tersebut pada November hingga Desember 2026 agar seluruh proses yang ditargetkan dapat dituntaskan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Percepatan pengembalian pajak bagi industri padat karya diharapkan dapat membantu perusahaan mempertahankan kegiatan produksi sekaligus menjaga kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.
DJP Pastikan Percepatan Restitusi Tetap Melalui Audit Berbasis Risiko
Meski mempercepat pencairan, Bimo menegaskan bahwa seluruh proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap harus mengikuti mekanisme pemeriksaan atau audit berdasarkan manajemen risiko.
Penerapan audit berbasis risiko dilakukan untuk memastikan restitusi pajak berjalan sesuai ketentuan serta menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan percepatan pencairan dana dengan pengawasan terhadap permohonan restitusi yang diajukan wajib pajak.
DJP tetap melakukan pemeriksaan sesuai tingkat risiko untuk memastikan pengembalian pajak diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
Menurut Bimo, percepatan restitusi bagi UMKM dan industri padat karya merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu menjaga likuiditas perusahaan agar kegiatan operasional dapat terus berlangsung.
Bagi pelaku UMKM, pencairan restitusi yang lebih cepat diharapkan memberikan tambahan ruang keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan menjaga kelancaran arus kas.
Sementara bagi industri padat karya, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung kesinambungan aktivitas produksi serta mempertahankan penyerapan tenaga kerja.
Melalui percepatan restitusi pajak, Kementerian Keuangan berharap pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak sekaligus membantu menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
