Pantau - Pemerintah resmi memperpanjang batas waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 untuk mencegah hambatan perdagangan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas dunia usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut memberikan tambahan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan kegiatan produksi dan perdagangan dengan ketentuan sertifikasi halal di Indonesia.
Perpanjangan ini juga bertujuan memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha nasional, khususnya sektor makanan dan minuman, farmasi, serta industri lain yang terdampak penerapan kewajiban sertifikasi halal.
"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang memperpanjang kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Jadi, saya rasa dengan hal ini tidak ada alasan munculnya tantangan perdagangan bagi industri makanan dan minuman, farmasi, serta industri lainnya," kata Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan pemerintah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, para duta besar negara sahabat, serta sejumlah pejabat diplomatik untuk membahas perkembangan perekonomian nasional.
Airlangga Sebut Kebijakan Halal Kerap Jadi Perhatian Kedutaan Asing
Airlangga mengungkapkan bahwa kebijakan sertifikasi halal menjadi salah satu isu yang sering muncul dalam pembahasan antara pemerintah Indonesia dan perwakilan diplomatik negara sahabat.
"Saya ingin menyampaikan isu yang selalu ada di sebagian besar kantor kedutaan besar adalah mengenai kebijakan halal," ujar Airlangga.
Menurutnya, penerbitan PP Nomor 40 Tahun 2026 merupakan langkah pemerintah dalam menjawab kekhawatiran terkait penerapan kewajiban sertifikasi halal yang berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan.
Pemerintah berupaya memastikan ketentuan sertifikasi halal tetap berjalan tanpa menimbulkan hambatan bagi kegiatan industri maupun perdagangan internasional.
Melalui perpanjangan tersebut, pelaku usaha diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai ketentuan pemerintah.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian berusaha di tengah penerapan regulasi jaminan produk halal di Indonesia.
Sertifikasi Halal Makanan, Kosmetik hingga Alat Kesehatan Diperpanjang
Airlangga menjelaskan bahwa perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal mencakup berbagai kelompok produk yang beredar di Indonesia.
Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta produk hewan termasuk dalam kategori yang memperoleh penyesuaian tenggat waktu sertifikasi halal.
Pemerintah juga memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar memiliki waktu lebih panjang dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Selain makanan dan minuman, perpanjangan sertifikasi halal turut mencakup produk suplemen, obat bahan alam, kosmetik, bahan kimia, serta sejumlah barang konsumsi tertentu.
Alat kesehatan kelas A juga termasuk dalam kelompok produk yang memperoleh tambahan waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal.
Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa yang berkaitan dengan makanan serta produk impor mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2028.
Dalam penerapan ketentuan terhadap produk impor, pemerintah tetap mempertimbangkan mekanisme pengakuan timbal balik antarlembaga sertifikasi halal guna mendukung kelancaran perdagangan internasional.
Sertifikasi Halal Obat Bebas Berlaku 2029, Obat Resep Mulai 2034
Meski memperpanjang tenggat waktu untuk sejumlah kategori produk, pemerintah tetap mempertahankan jadwal kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya telah ditetapkan bagi kelompok obat-obatan tertentu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban sertifikasi halal bagi obat bebas mulai diberlakukan pada 2029.
Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk obat resep mulai diterapkan pada 2034.
Penetapan jadwal berbeda tersebut memberikan waktu penyesuaian bagi industri farmasi dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai kategori produknya.
Dengan demikian, perpanjangan hingga Oktober 2028 tidak berlaku secara seragam terhadap seluruh kelompok produk yang diwajibkan memiliki sertifikat halal.
Pemerintah Hapus Inspeksi Prapengapalan Khusus Halal untuk Produk Asing
Selain memperpanjang batas waktu sertifikasi, pemerintah mencabut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 4 Tahun 2026 sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan terhadap produk asing.
Pencabutan peraturan tersebut membuat ketentuan inspeksi prapengapalan khusus halal terhadap produk asing yang akan masuk ke Indonesia tidak lagi diberlakukan.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa penghapusan inspeksi khusus halal tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan persyaratan perdagangan lainnya.
Seluruh ketentuan kepabeanan, impor, dan perdagangan tetap berlaku sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Pemerintah juga menetapkan bahwa sertifikasi halal bagi produk pangan impor tertentu mulai diterapkan pada 18 Oktober 2028 melalui mekanisme pengakuan timbal balik antarlembaga sertifikasi.
Mekanisme tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyesuaikan penerapan kewajiban sertifikasi halal dengan kebutuhan perdagangan internasional.
Secara keseluruhan, penerbitan PP Nomor 40 Tahun 2026 memberikan tambahan waktu bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus menjaga kelancaran aktivitas perdagangan.
Pemerintah menegaskan bahwa perpanjangan tenggat waktu tersebut merupakan penyesuaian pelaksanaan regulasi, bukan penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang termasuk dalam ketentuan jaminan produk halal.
- Penulis :
- Arian Mesa
