Pantau - Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) ritel untuk memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan transaksi digital, fasilitas pembayaran tunda, serta pengelolaan arus kas usaha.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan mengatakan KKI ritel memberikan alternatif pembayaran bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan fleksibilitas dalam bertransaksi.
Skema pembayaran tersebut mulai digunakan masyarakat dan pelaku UMKM sejak diluncurkan secara nasional pada 17 Agustus 2026.
“KKI ritel ini memberikan manfaat bagi UMKM melalui kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, salah satunya dengan adanya fasilitas pembayaran tunda,” kata Ronald di sela hari terakhir forum ekonomi dan keuangan digital Baligivation 2026 di Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11/2026).
KKI Ritel Bantu UMKM Kelola Arus Kas dan Transaksi
Ronald menjelaskan bahwa KKI ritel dapat memberikan manfaat bagi UMKM, baik sebagai penerima pembayaran maupun pengguna fasilitas kredit.
Bagi pelaku usaha yang menerima pembayaran, penggunaan KKI ritel dapat memperluas pilihan sumber dana yang digunakan konsumen saat bertransaksi.
Sementara itu, bagi UMKM yang menggunakan KKI ritel untuk melakukan pembelian, fasilitas pembayaran tunda dapat membantu pengelolaan arus kas jangka pendek.
Melalui skema tersebut, pelaku usaha dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan menyelesaikan pembayaran pada periode berikutnya.
Pembayaran dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh bank penerbit.
Menurut BI, fleksibilitas tersebut dapat membantu pelaku UMKM mengatur kebutuhan transaksi usaha tanpa harus langsung mengeluarkan dana pada saat pembelian.
Meski demikian, penggunaan fasilitas kredit tetap mengikuti ketentuan dan penilaian kelayakan dari masing-masing bank.
Transaksi KKI Ritel Lewat QRIS Dibatasi Rp10 Juta
KKI ritel saat ini tersedia dalam bentuk kartu digital yang terintegrasi dengan layanan perbankan melalui telepon seluler atau mobile banking.
Kartu tersebut dapat digunakan sebagai sumber dana dalam transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Penggunaannya mencakup transaksi QRIS domestik maupun lintas negara atau cross-border sesuai layanan yang tersedia.
Ronald menjelaskan bahwa transaksi KKI ritel melalui QRIS memiliki batas maksimum sebesar Rp10 juta untuk setiap transaksi.
Batas tersebut merupakan ketentuan nilai transaksi, bukan jumlah keseluruhan fasilitas kredit yang dapat dimiliki pengguna.
Sementara itu, plafon kartu kredit ditentukan oleh bank atau penyedia jasa pembayaran yang menerbitkan KKI ritel.
Penentuan plafon dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, penilaian kelayakan kredit, serta penerapan manajemen risiko.
Dengan demikian, jumlah fasilitas kredit yang diberikan kepada setiap pengguna dapat berbeda sesuai hasil penilaian bank penerbit.
Delapan Bank Telah Menerbitkan KKI Ritel
BI menyebutkan terdapat delapan bank yang telah menerbitkan KKI ritel.
Bank-bank tersebut meliputi BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Secara fungsi, KKI ritel dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi sebagaimana kartu kredit konvensional.
Perbedaan utamanya terletak pada infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan untuk memproses transaksi.
KKI ritel memanfaatkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga pemrosesan transaksi dilakukan melalui infrastruktur domestik.
Sementara itu, kartu kredit konvensional umumnya menggunakan jaringan prinsipal internasional dalam pemrosesan transaksi.
Penggunaan infrastruktur GPN menjadi salah satu karakteristik KKI ritel sebagai bagian dari pengembangan sistem pembayaran nasional.
BI Perkuat Sosialisasi KKI Ritel kepada Masyarakat
Ronald mengatakan BI bersama industri perbankan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan KKI ritel.
Edukasi tersebut mencakup manfaat, mekanisme transaksi, serta penggunaan fasilitas pembayaran tunda.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat dan pelaku UMKM dapat memahami cara memanfaatkan layanan sesuai kebutuhan.
“Kami bersama industri perbankan terus mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha agar semakin memahami manfaat dan mekanisme penggunaannya,” katanya.
Menurut BI, pengenalan KKI ritel kepada masyarakat menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan layanan pembayaran digital.
Transaksi KKI Pemerintah Daerah Bali Capai Rp44,22 Miliar
KKI ritel merupakan pengembangan dari KKI untuk segmen pemerintah yang lebih dahulu diluncurkan pada Mei 2023.
Sebelum diperluas ke masyarakat dan pelaku usaha, KKI telah digunakan untuk mendukung transaksi pemerintah daerah.
BI mencatat seluruh pemerintah daerah di Bali telah menggunakan KKI atau mencapai tingkat pemanfaatan 100 persen.
Pada 2025, nilai realisasi transaksi KKI pemerintah daerah di Bali tercatat sebesar Rp18,12 miliar.
Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp44,22 miliar hingga September 2026.
Dengan demikian, realisasi transaksi selama sembilan bulan pertama 2026 telah melampaui nilai transaksi sepanjang 2025.
BI berharap perluasan KKI ke segmen ritel dapat mendorong pemanfaatan sistem pembayaran domestik sekaligus memberikan alternatif transaksi bagi masyarakat dan UMKM di Bali.
- Penulis :
- Aditya Yohan
